Dorong Kompetisi Sehat, Pemerintah Diminta Susun Regulasi E-Commerce

Kompas.com - 08/03/2021, 19:18 WIB
Ilustrasi digitalisasi bagi UMKM. DOK. SHUTTERSTOCKIlustrasi digitalisasi bagi UMKM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan e-commerce di Indonesia yang sangat pesat akhir-akhir ini menimbulkan masalah baru, yakni memunculkan persaingan yang tidak sehat antar-penjual.

Hal itu tecermin dari banjirnya produk impor lewat e-commerce dengan harga jual yang sangat rendah hingga mematikan pelaku usaha dalam negeri.

Pemerintah menyebutnya skema predatory pricing, yaitu strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat rendah sehingga menarik pembeli. Tujuannya untuk menyingkirkan pesaing dari pasar dan mencegah pelaku usaha lain masuk ke pasar yang sama.

Baca juga: 4 Tips Laris Jualan Online di Platform E-commerce

Peneliti Center for Innovation and Digital Economy Indef, Media Wahyudi Aska mengatakan, pemerintah memang perlu segera membuat regulasi yang mendukung perdagangan sehat di e-commerce. Persoalan e-commerce ini dihadapi hampir seluruh negara di dunia.

"Terkait predatory pricing ini mungkin saja terjadi, yakni ketika investor memaksa vendor, dan ini secara legal, untuk menentukan harga dan menutup pesaing mereka," ujar Media dalam webinar Indef, Senin (8/3/2021).

Ia mengatakan, praktik predatory pricing di e-commerce memang sulit untuk dibuktikan dan diperlukan studi lanjut. Namun, menurut Media, banyak e-commerce di dunia yang memang seringkali melakukan monopoli.

Dia mencontohkan, salah satu e-commerce terbesar di dunia, Amazon pun melakukan monopoli perdagangan di Eropa hingga mengalami gugatan. Amazon dinilai melakukan serangkaian kebijakan untuk menghambat kompetitor masuk ke dalam pasar mereka.

“Platform-platform besar bahkan membuat produk sendiri dan mematikan produk lokal, kadang tidak memunculkan suatu produk di platformnya, serta menentukan barrier-barrier tertentu sehingga menimbulkan monopoli," paparnya.

Baca juga: Unicorn E-Commerce Bakal IPO Tahun Ini, Begini Persiapan BEI

Hal itulah yang perlu segera diantisipasi oleh pemerintah. Ia bilang, teknologi berkembangan sangat pesat dan regulasi harus mampu mengikutinya agar perdagangan yang berbasis daring pun bisa terjadi secara kompetitif.

"Saya kira ini yang harus segera direspon pemerintah. Kebijakan adalah hal yang perlu diterapkan pemerintah supaya monopoli tidak terjadi," imbuhnya.

Ia menegaskan, kompetisi yang sehat pada pasar e-commerce perlu dijaga, jangan sampai hanya platform-platform tertentu yang menguasai pasar dengan porsi yang signifikan.

Menurutnya saat ini produk impor lewat e-commerce yang masuk ke Indonesia hampir 100 persen berasal dari China. Hal itu sejalan dengan sebagian kepemilikan saham dua e-commerce besar di Indonesia yang memang dimiliki China.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lebih dari 90 Persen Aliran Listrik di NTT Kembali Tersambung Usai Diterjang Badai

Lebih dari 90 Persen Aliran Listrik di NTT Kembali Tersambung Usai Diterjang Badai

Whats New
Anak-Anak Dikhawatirkan Bisa Jangkau Rokok karena Harga Turun

Anak-Anak Dikhawatirkan Bisa Jangkau Rokok karena Harga Turun

Whats New
Direktur Shopee: Produk UMKM Lokal Enggak Kalah dari Produk Luar Negeri

Direktur Shopee: Produk UMKM Lokal Enggak Kalah dari Produk Luar Negeri

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Baik dan Buruk Overthinking, Bagaimana Memilih dan Memilahnya?

[KURASI KOMPASIANA] Baik dan Buruk Overthinking, Bagaimana Memilih dan Memilahnya?

Rilis
Dukung Keberlangsungan Bank Digital, Ini Fokus Bank Neo

Dukung Keberlangsungan Bank Digital, Ini Fokus Bank Neo

Whats New
Awas Hangus, Peserta Kartu Prakerja Gelombang 15 Segera Beli Pelatihan Sebelum 23 April

Awas Hangus, Peserta Kartu Prakerja Gelombang 15 Segera Beli Pelatihan Sebelum 23 April

Whats New
Puluhan Ribu Buruh Bakal Demo Selama 2 Hari

Puluhan Ribu Buruh Bakal Demo Selama 2 Hari

Whats New
Deposito Nasabah Rp 20 Miliar Hilang, Ini Respons Bank Mega Syariah

Deposito Nasabah Rp 20 Miliar Hilang, Ini Respons Bank Mega Syariah

Whats New
Tingkatkan Brand Awareness, SiCepat Gandeng Citilink

Tingkatkan Brand Awareness, SiCepat Gandeng Citilink

Whats New
Cuan di Tengah Pandemi, Toko Bahan Kue asal Malang Ini Mampu Jual Ribuan Produk

Cuan di Tengah Pandemi, Toko Bahan Kue asal Malang Ini Mampu Jual Ribuan Produk

Earn Smart
Teten Masduki: UMKM Digital Produktif Kunci Pemulihan Ekonomi

Teten Masduki: UMKM Digital Produktif Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Erick Thohir Terbitkan Peraturan Baru, Aset BUMN Kini Bisa Dijual ke LPI

Erick Thohir Terbitkan Peraturan Baru, Aset BUMN Kini Bisa Dijual ke LPI

Whats New
AEON Mall Sentul City Terjual Rp 1,9 Triliun

AEON Mall Sentul City Terjual Rp 1,9 Triliun

Whats New
KTNA: Pupuk Subsidi Program Lintas Kementerian, Bukan Urusan Kementan Saja

KTNA: Pupuk Subsidi Program Lintas Kementerian, Bukan Urusan Kementan Saja

Rilis
Rabu Besok, KSPI Bakal Demo di Gedung MK hingga Kantor Gubernur Terkait UU Cipta Kerja

Rabu Besok, KSPI Bakal Demo di Gedung MK hingga Kantor Gubernur Terkait UU Cipta Kerja

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X