OJK Wajibkan Emiten Delisting Buyback Saham dari Investor

Kompas.com - 09/03/2021, 18:41 WIB
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KONTAN/BaihakiGedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan terbuka yang berubah menjadi perusahaan tertutup maupun perusahaan delisting, untuk membeli kembali saham dari para investor.

Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Kebijakan mengganti aturan lama yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK, Djustini Septiana mengatakan, pembelian kembali (buyback) bertujuan untuk melindungi investor dan menambah kepercayaan masyarakat pasar modal.

"Dengan ketentuan ini, kami mensyaratkan emiten-emiten tersebut wajib membeli kembali saham. Itu bentuk perlindungan kepada investor ritel. Jadi investor ada jalur untuk mengambil kembali uangnya dan menjual kembali saham yang dia miliki," kata Djustini dalam sosialisasi POJK Nomor 3 Tahun 2021 secara virtual, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Harga Melonjak, Valuasi Bitcoin Kembali Sentuh Rp 14.000 Triliun

Sebelum aturan ada, investor ritel yang memiliki saham di perusahaan delisting memang tidak mendapat kepastian. Hal ini membuat mereka kehilangan dana yang ditanam ke perusahaan tersebut hingga merugi

"Mungkin kita juga tahu ada beberapa emiten yang enggak jelas itu sebenarnya merugikan investor ritel juga karena tidak ada jalan keluar. Sahamnya dipegang tapi sudah tidak bernilai," kata Djustini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Agar investor ritel mendapat haknya, aturan mewajibkan para pengendali saham emiten ataupun jajaran pengurusnya bertanggungjawab, utamanya jika terbukti mereka yang menyebabkan performa perusahaan menurun.

Sebagaimana diketahui, ada beberapa perusahaan berpotensi delisting masih disuspensi selama 24 bulan. Pendapatan perusahaan tersebut nol sementara nilai ekuitasnya negatif.

"Ada pasal-pasal yang mewajibkan para pengendali ataupun komisaris/direksi yang terbukti, atau dialah yang menyebabkan performa perusahaan buruk, maka ikut bertanggung jawab. OJK bisa mengenakan sanksi atau meminta mengembalikan manfaat yang dia ambil secara tidak sah tadi," pungkas Djustini.

Baca juga: OJK: Perusahaan Terbuka Kini Wajib Melantai di Bursa Efek

Mengutip POJK, perseroan bisa melakukan buyback tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu. Buyback dapat dilakukan sampai jumlah melebihi 10 persen dari modal disetor perusahaan terbuka, sehingga jumlah pemegang saham tidak lebih dari 50 pihak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendapatan Bunga Melesat, Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 564 Miliar

Pendapatan Bunga Melesat, Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 564 Miliar

Rilis
Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal

Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal

Whats New
Sri Mulyani Minta Pendidikan Syariah Ciptakan SDM Sesuai Kualifikasi Industri

Sri Mulyani Minta Pendidikan Syariah Ciptakan SDM Sesuai Kualifikasi Industri

Whats New
IHSG Turun 1,02 Persen di Perdagangan Sesi I, Asing Lepas PTBA, BBRI, dan BBCA

IHSG Turun 1,02 Persen di Perdagangan Sesi I, Asing Lepas PTBA, BBRI, dan BBCA

Whats New
Jadi Bank Syariah Besar, BSI Diprediksi Bakal Jadi Penopang Industri Halal Nasional

Jadi Bank Syariah Besar, BSI Diprediksi Bakal Jadi Penopang Industri Halal Nasional

Rilis
TOWR Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 5,6 Triliun Dalam Jangka Waktu 5,5 Tahun

TOWR Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 5,6 Triliun Dalam Jangka Waktu 5,5 Tahun

Whats New
Garuda Indonesia Hadirkan Promo Tes PCR Seharga Rp 260.000

Garuda Indonesia Hadirkan Promo Tes PCR Seharga Rp 260.000

Spend Smart
Laba Bersih BTPN Syariah Melesat 116 Persen Jadi Rp 1,1 Triliun

Laba Bersih BTPN Syariah Melesat 116 Persen Jadi Rp 1,1 Triliun

Whats New
El Salvador Tambahkan 25 Juta Dollar AS Bitcoin ke Kas Negara

El Salvador Tambahkan 25 Juta Dollar AS Bitcoin ke Kas Negara

Whats New
Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Karyawan Tuding Dirut Liburan Pakai Fasilitas Kantor,  Manajemen Garuda: Seluruh Biaya Ditanggung Pribadi

Karyawan Tuding Dirut Liburan Pakai Fasilitas Kantor, Manajemen Garuda: Seluruh Biaya Ditanggung Pribadi

Whats New
Sri Mulyani: 90 Persen SDM Industri Keuangan Syariah Lulusan Ekonomi Konvensional

Sri Mulyani: 90 Persen SDM Industri Keuangan Syariah Lulusan Ekonomi Konvensional

Whats New
Mau Beli Valas? Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Mau Beli Valas? Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Pertamina International Shipping Targetkan Pendapatan 4 Miliar Dollar AS di 2027

Pertamina International Shipping Targetkan Pendapatan 4 Miliar Dollar AS di 2027

Rilis
Mengawali Pagi, IHSG dan Rupiah Kompak Melaju di Zona Merah

Mengawali Pagi, IHSG dan Rupiah Kompak Melaju di Zona Merah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.