KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan Pulau Biak, Papua, kepada CEO Tesla Elon Musk agar dimanfaatkan sebagai landasan peluncuran roket SpaceX.
Kenyataannya, penawaran yang dilakukan pemerintah memicu kegeraman masyarakat Papua.
Hal ini dianggap berdampak negatif dan bisa menghancurkan ekosistem di Pulau Biak, serta membuat warga setempat bakal meninggalkan kampung halaman.
Baca juga: SpaceX Dapat Pendanaan Rp 11,9 Triliun, Elon Musk Kembali Jadi Orang Terkaya di Dunia
Dikutip dari The Guardian, seorang Kepala Suku Pulau Biak Manfun Sroyer mengaku khawatir orang Papua akan terusir dari rumah mereka.
“Pelabuhan antariksa ini akan merugikan tempat perburuan tradisional kami, merusak alam tempat hidup kami bergantung. Tapi, jika kami protes, kami akan segera ditangkap," kata Manfun Sroyer, Kamis (11/3/2021).
Manfun menambahkan, sebelumnya, Badan Antariksa Rusia Roscosmos juga mempunyai tujuan yang sama untuk mengembangkan situs peluncuran roket di Pulau Biak pada tahun 2024.
"Pada 2002, Rusia menginginkan tanah kami untuk peluncuran satelit. Kami memprotes dan banyak yang ditangkap dan diinterogasi. Sekarang mereka membawanya kembali, pelecehan serta intimidasi ini masih berlangsung," ungkap dia.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pun turut bersuara memberikan dukungan penolakan adanya pembangunan "Pulau Antariksa" di sana.
Baca juga: Ke Elon Musk, Jokowi Tawarkan Indonesia sebagai Tempat Peluncuran Roket SpaceX
Jatam berpendapat bahwa penambangan yang diperluas di sana akan meningkatkan deforestasi, mencemari situs warisan dunia laut UNESCO yang diusulkan, dan membahayakan kesehatan masyarakat setempat.
Tambang Grasberg di Papua adalah tambang tembaga terbesar kedua di dunia.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.