Tinjau Pembangunan Terminal Harjamukti Cirebon, Menhub Minta Swasta Dilibatkan

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, melakukan kunjungan kerja ke Cirebon untuk meninjau progres pembangunan atau revitalisasi Terminal Harjamukti dan uji coba kendaraan uji kir keliling (non statis) yang tengah dilakukan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Dalam kunjungan tersebut, Budi didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Direktur Sarana Transportasi Jalan Risal Wasal.

“Terminal Harjamukti sudah mulai dibangun, artinya ada warna baru, desain baru, dan suasana baru. Saya berpesan agar dalam pembangunan ini, selain dapat mengoptimalkan pelayanan, tetapi jangan lupa juga harus mengekspose kearifan lokal," kata Budi dalam keterangan resminya, Sabtu (13/3/2021).

"Misalnya di Cirebon ada batik, harus diekspos batiknya. Karena kearifan lokal itu menjadi sesuatu yang baik bagi suatu daerah,” kata Budi lagi.

Baca juga: Budi Karya dan Ghibran Tinjau Proyek Revitalisasi Terminal Tipe A Tirtonadi Solo

Dia mengapresiasi jajaran Ditjen Perhubungan Darat yang telah berupaya melakukan pembangunan dan telah melakukan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah.

Budi juga meminta progres pembangunan ini dapat dimonitor dengan baik sehingga bisa diselesaikan tepat waktu.

Lebih lanjut, Budi berharap, pengelolaan terminal Harjamukti dapat melibatkan pihak swasta untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN yang terbatas.

“Bayangkan kalau kita ada 100 terminal, setiap titik harus kita biayai, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Di sisi lain, pemerintah banyak membangun infrastruktur transportasi lainnya di seluruh Indonesia," jelas Budi.

Baca juga: Menhub Tawarkan Proyek LRT, MRT, hingga Bandara Didanai LPI

"Karena APBN kita tidak banyak, saya mengharapkan agar pembangunan terminal ini bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta. Supaya terminal bisa membiayai dirinya sendiri melalui capex atau opex,” kata Budi lagi.

Pada kesempatan yang sama, Budi juga meninjau uji coba penerapan kendaraan uji kir keliling. Kendaraan ini memiliki kontainer besar yang dilengkapi dengan alat uji rem, roda, alur ban, alat ukur dimensi, alat ukur emisi gas buang, alat uji kebisingan, daya pancar dan kegelapan kaca.

Budi mengapresiasi inovasi yang dilakukan Ditjen Perhubungan Darat, dalam upaya memecahkan masalah uji kir di daerah. Dia berharap, konsistensi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah di Cirebon dan sekitarnya bisa dilakukan dengan baik, karena ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama yang baik antara Kemenhub dan Pemda.

“Ini kejutan dari Pak Dirjen Perhubungan Darat. Kendaraan uji KIR keliling ini nanti akan kita berikan kepada BPTD Jawa Barat yang akan melakukan uji kir. Satu alat itu bisa mencakup 3-10 kabupaten. Saya pesan ke rekan-rekan petugas agar menjaga dengan baik aspek keselamatan dan lingkungannya,” tutur Budi.

Baca juga: Menhub: Tes GeNose di Pelabuhan Tanjung Priok Diterapkan Secara Acak

Truk ODOL

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sanksi baru untuk pelanggaran truk over dimension over loading alias truk ODOL. Sanksi tak lagi berupa tilang.

“Sekarang kita lakukan perubahan skema, kalau tadinya kita tilang, sekarang dilakukan dengan dengan transfer muatan," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.

Kata dia, berdasarkan pengalaman penegakan hukum untuk truk ODOL, sanksi berupa tilang dinilai kurang efektif. Ini terlihat dari masih banyaknya jumlah pelanggaran.

"Kalau tilang dendanya hanya Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu. Itu murah sekali dan kurang bisa memberikan efek jera dan tidak sebanding dengan kerugian yang disebabkan kendaraan ODOL seperti terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan, ujar Budi.

Baca juga: Menhub Targetkan 44 Kota Dilengkapi Layanan GeNose dalam Satu Bulan

Ia juga mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langakah untuk mengoptimalkan fungsi jembatan timbang dalam melakukan pengawasan terhadap truk ODOL.

Salah satunya yaitu mengenakan kewajiban transfer muatan terhadap truk ODOL. Dia mengatakan, penerapan skema transfer muatan telah mendapat dukungan dari para kepala daerah.

“Sudah banyak kepala daerah yang mendukung, mulai gubernur, bupati dan walikota. Kami masih menoleransi hingga tahun 2023, kendaraan logistik yang muatannya melebihi hingga 50 persen akan kita transfer muatannya ke kendaraan lain,” kata Budi.

Baca juga: CN-235 Buatan PTDI Mau Dikirim ke Senegal, Menhub: Saya Harus Beli Satu