[POPULER MONEY] BTN Potong Cicilan KPR hingga 80 Persen | KKP Ingin Harta Karun Bawah Laut Dikelola Negara

Kini, Luhut sudah bertitah untuk menyelesaikan persoalan di kawasan tersebut.

Halitu ditegaskan Luhut ketika melakukan kunjungan ke breakwater pantai PP Tanjung Adikarto, Jumat (12/3/2021).

Selengkapnya simak di sini

4. Sepekan Modal Asing Rp 7,83 T Kabur dari RI, Cabai Rawit Terus Sumbang Inflasi

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar Indonesia sebanyak Rp 7,83 triliun dalam sepekan ini. Kaburnya dana asing ini tercatat berdasarkan data transaksi 8-10 Maret 2021.

Dalam periode tersebut, data transaksi nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp7,83 triliun. Mayoritas aliran dana keluar ini terjadi lantaran asing memilih menjual portofolio Surat Berharga Negara (SBN). Sisanya merupakan penjualan yang dilakukan di pasar saham.

“Jual neto di pasar SBN sebesar Rp 6,87 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar Rp 0,96 triliun (Rp 960 miliar),” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dalam keterangan resminya, dikutip pada Sabtu (13/3/2021).

Adapun berdasarkan data setelmen selama 2021 (ytd), nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto tercatat sebesar Rp 5,89 triliun.

Simak selengkapnya di sini

5. Tak Sudi Diburu Asing, KKP Ingin Harta Karun Bawah Laut Dikelola Negara

Pemerintah kini mengizinkan pihak asing menggarap harta karun bawah laut alias Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Keputusan ini sontak menuai protes beberapa pihak lantaran harta karun bawah laut rentan dicuri dan dikomersialisasi ke luar negeri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai kementerian teknis masih mendalami keputusan tersebut.

Sejatinya sang menteri, Sakti Wahyu Trenggono, ingin harta karun tak digarap oleh investor asing.

"Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beranggapan sebaiknya negara yang melakukan riset, pengangkatan, dan pengelolaan BMKT tersebut," kata Jubir Bicara Menteri KP Wahyu Muryadi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/3/2021).

Apa yang dilakukan KKP? Simak di sini