Apa Itu TKDN? Aturan yang Membuat Pejabat Pertamina Dipecat

Kompas.com - 14/03/2021, 12:25 WIB
Menjelang libur akhir tahun 2020, jajaran direksi PT Kilang Pertamina Internasional meninjau langsung keandalan Kilang Pertamina Refinery Unit (RU) III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (21/12/2020). (Dok. Pertamina) Menjelang libur akhir tahun 2020, jajaran direksi PT Kilang Pertamina Internasional meninjau langsung keandalan Kilang Pertamina Refinery Unit (RU) III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (21/12/2020).

Di dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perberdayaan Industri, pemerintah pusat mewajibkan penggunaan TKDN pada lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga lembaga pemerintah yang menggunakan dana hibah.

Dalam pengadaan barang dan jasa, wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 4O persen (empat puluh persen)” bunyi Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2018.

Lebih lanjut dalam Pasal 61 ayat (2), jumlah TKDN dalam proses pengadaan barang dan jasa paling sedikit sebesar 25 persen.

Baca juga: Luhut Ingin Pejabat BUMN yang Tidak Terapkan TKDN Diganti

Khusus untuk Pertamina, pemerintah juga mewajibkan penggunaan TKDN dalam industri hulu dan hilir migas yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4 Permen ESDM itu mengatur bahwa setiap kontraktor, produsen dalam negeri, dan penyedia barang dan/atau jasa yang melakukan pengadaan barang dan/atau jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, wajib menggunakan, memaksimalkan dan memberdayakan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

Untuk pipa pemboran, TKDN dalam pipa sebagaimana peraturan tersebut yakni pipa high grade minimal TKDN sebesar 55 persen dan pipa low grade kandungan TKDN minimal 40 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara untuk pipa penyalur kewajiban kandungan TKDN jauh lebih tinggi yakni sebesar 80 persen untuk pipa spiral atau SAW dan ERW. Lalu untuk pipa seamless mengandung TKDN sebesar 50 persen.

Baca juga: Luhut Nilai Perkembangan TKDN Belum Signifikan

Pejabat Pertamina dipecat

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku geram mendapati PT Pertamina (Persero) masih mengimpor pipa.

Klaim Luhut, pipa untuk industri minyak sudah bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga opsi impor dinilai sebagai pemborosan devisa negara.

“Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung,” beber Luhut dalam keterangannya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.