Jumlah UMKM yang Mengakses Pendanaan lewat Skema Patungan Masih Rendah

Kompas.com - 15/03/2021, 13:16 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang melakukan pendanaan dengan skema patungan atau crowdfunding masih rendah.

Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan, sebelum Peraturan OJK, POJK 57/2020 tentang Penawaran EFek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi diterbitkan, total pelaku UMKM yang menerbitkan saham di Equity Crowdfunding sepanjang tahun 2020 hanya mencapai 129 penerbit, dengan jumlah dana sebesar Rp 191,2 miliar.

"Jumlah pelaku UMKM yang mengakses Equity Crowdfunding ini memang masih terbilang sedikit dibanding total UMKM yang ada di Indonesia," kata dia dalam sebuah diskusi virtual, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Soroti Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Ketua Komisi IV: Rasanya Stok Nasional Sudah Cukup...

Oleh karenanya, Hoesen berharap dengan diterbitkannya POJK 57/2020 yang menggantikan POJK/2018 pada tahun lalu diharapkan dapat merubah hal tersebut.

Pasalnya dengan skema crowdfunding baru, efek yang ditawarkan tidak lagi hanya berbentuk saham, tapi juga meliputi efek bersifat utang dan sukuk.

Selain itu, melalui aturan baru itu OJK juga memperluas kriteria penerbit saham, dari semula hanya PT dan koperasi, jadi dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk CV, NV, firma dan sebagainya.

"Kehadrian alternatif pembiayaan layanan dana diharapkan cukup memberikan angin segar bagi pelaku UMKM, sehingga dapat mengakses dan memanfaatkan industri pasar modal sebagai alternatif pendanaan," tutur Hoesen.

Dengan adanya penyempurnaan tersebut, istilah dari Equity Crowdfunding pun berubah menjadi Security Crowdfunding (SCF).

Baca juga: Ada Konflik, Ekspor RI ke Myanmar Turun

"Ini diharapkan dapat memberikan kesempatan luas bagi para investor ritel," ucapnya.

Sebagai informasi, dengan adanya perubahan aturan tersebut, calon penerbit efek yang tertarik dapat memberikan dokumen kebutuhan informasi lengkap kepada pihak penyelenggara. Setelah dianggap layak, penyelenggara memuat informasi terkait penerbit.

Dua hari berselang, masa penawaran dimulai. Masa penawaran akhir berlangsung pada 45 hari setelahnya.

Proses kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sejumlah efek ke penyelenggara. Proses ini memakan waktu dua hari kerja untuk kemudian dilanjutkan ke Kementerian Hukum & HAM (Kemenkumham).

Baca juga: Kedua Kalinya di Awal 2021, Neraca Dagang RI Surplus

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Waktu Tepat untuk Membeli Emas | Mendag Zulhas: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

[POPULER MONEY] Waktu Tepat untuk Membeli Emas | Mendag Zulhas: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

Whats New
Ada Kasus BLT BBM Gagal Dicairkan, Mensos Risma Didesak Lakukan Pembenahan

Ada Kasus BLT BBM Gagal Dicairkan, Mensos Risma Didesak Lakukan Pembenahan

Whats New
Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Spend Smart
Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Whats New
Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Whats New
Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Whats New
Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Rilis
Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Whats New
Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Whats New
Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Whats New
100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

Whats New
Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.