JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, rencana pemerintah untuk impor beras 1 juta ton pada tahun ini belum tentu dilaksanakan.
Bulog masih akan memprioritaskan penyerapan beras dalam negeri.
"Walaupun kami ada penugasan impor 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan. Kami akan prioritas dalam negeri yang memang sedang masa panen raya," ujar pria yang akrab disapa Buwas itu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Jeritan Petani: Harga Gabah Lagi Murah, Kok Impor Beras
Menurut Buwas, dalam rapat kordinasi terbatas (rakortas) antarkementerian dan lembaga terkait pangan sebenarnya tidak ada pembahasan yang menyinggung importasi beras.
Meski demikian, Bulog mendapatkan penugasan tersebut.
"Kami laporkan memang dalam rakortas lalu itu tidak menyinggung masalah impor, tapi kemudian kami dapat penugasan impor 1 juta ton ini," ungkap dia.
Buwas menjelaskan, per 14 Maret 2021, stok beras Bulog mencapai 883.585 ton.
Terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebesar 23.708 ton.
Baca juga: Soroti Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Ketua Komisi IV: Rasanya Stok Nasional Sudah Cukup...
Sementara, musim panen raya berlangsung sepanjang Maret-April 2021, sehingga penyerapan beras oleh Bulog pada periode itu untuk CBP diperkirakan bisa mencapai 390.800 ton.
Artinya, setelah panen raya, maka pasokan beras untuk CBP saja sudah lebih dari 1 juta ton.
Angka itu dinilai sudah memenuhi ketentuan CBP per tahun sehingga dirasa tak perlu dilakukan importasi beras.
Buwas mengatakan, tren penyerapan beras terus meningkat. Pada minggu kedua Maret rata-rata penyerapan mencapai 3.500 ton per hari, naik dua kali lipat dibandingkan penyerapan di awal Maret yang 1.500 ton per hari.
"Jadi ada kemungkinan karena Maret-April panen raya maka produksi dan penyerapan akan terus meningkat," kata Buwas.
Baca juga: Bulog Dinilai Harus Maksimalkan Serapan Beras Petani Sebelum Putuskan Impor
Buwas mengungkapkan, Bulog seringkali dihadapkan permasalahan sulitnya stok beras dikeluarkan.
Sebab, kebijakan CBP hanya fokus pada sisi hulu yakni penyerapan tetapi lemah di sisi hilir yakni penyaluran beras.