Hal itu seiring dengan dihapuskannya penugasan program bansos rastra kepada Bulog oleh pemerintah sejak 2018.
Padahal, program ini mampu menyalurkan beras Bulog sebanyak 2,6 juta ton per tahun.
Menurutnya, kapasitas gudang Bulog sendiri hanya mencapai 3,6 juta ton.
Baca juga: Jokowi Janji Tolak Impor Beras Sejak Nyapres di 2014, Realisasinya?
Oleh sebab itu, Buwas berharap pemerintah bisa mengevaluasi penugasan yang diberikan kepada Bulog.
"CBP merupakan kepentingan pemerintah, sementara pengolahan CBP hanya aktif pada sisi hulu, namun cenderung menurun pada sisi hilir. Ini yang menjadi permasalahan Bulog," kata Buwas.
"Serta seiring adanya penurunan aktivitas program pengolahan CBP di sisi hilir, maka saat ini pengadaan beras CBP seluruhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri," lanjutnya.
Dia menegaskan, penugasan Bulog menyerap 1-1,5 juta ton beras untuk kebutuhan CBP per tahunnya tidak akan efektif jika tak disertai dengan kebijakan penyaluran beras yang tepat.
"Tanpa ada kebijakan penyaluran yang efektif, maka kebijakan CBP sejumlah tersebut perlu dipertimbangkan kembali, sehingga tidak membebani kinerja Bulog secara finanasial dan operasional," pungkas Buwas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.