Abu Batu Bara PLTU Bukan Lagi Limbah Berbahaya, Tarif Listrik Bisa Turun?

Kompas.com - 15/03/2021, 15:24 WIB
Limbah batu bara yang dinamakan fly ash dan bottom ash (FABA) ini telah berhasil dimanfaatkan oleh Perusahan Listrik Negara (PLN) menjadi bahan bangunan. KOMPAS.com/RISKA FARASONALIALimbah batu bara yang dinamakan fly ash dan bottom ash (FABA) ini telah berhasil dimanfaatkan oleh Perusahan Listrik Negara (PLN) menjadi bahan bangunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah untuk mengeluarkan abu hasil pembakaran atau fly ash bottom ash (FABA) yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berpotensi menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.

Direktur Jenderal Ketenagalistirikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, selama ini pengelolaan FABA yang dikategorikan sebagai limbah B3 menjadi salah satu komponen BPP listrik.

Untuk mengelola FABA, operator PLTU dalam hal ini PT PLN (Persero) perlu mengeluarkan berbagai biaya, seperti pengujian teknis, yang selama ini disebut membutuhkan ongkos besar.

Baca juga: Abu Batu Bara PLTU Bukan Lagi Limbah Berbahaya, Pemerintah: Tidak Serta Merta Isu Lingkungan Diabaikan

"Sekarang dengan sendirinya biaya untuk pengujian menjadi berkurang, dengan dikeluarkannya FABA dari B3," ujar Rida dalam konferensi pers virtual, Senin (15/3/2021).

Meskipun BPP listrik akan berkurang, Rida memproyeksikan, dikeluarkannya FABA dari B3 tidak akan berpengaruh banyak terhadap penentuan tarif listrik konsumen PLN.

"Tidak akan banyak berdampak kepada tarif tenaga listrik," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rida menambahkan, saat ini pihaknya bersama dengan kementerian terkait tengah melakukan pembahasan terkait penyusunan aturan pemanfaatan FABA dari PLTU yang telah resmi dikeluarkan dari kategori limbah B3.

Baca juga: Limbah Batu Bara dan Sawit Tak Masuk Kategori B3, Walhi: Ini yang Dikhawatirkan dari UU Cipta Kerja

"Kita segera menyelesaikan SOP bagaiaman pengolahan FABA PLTU," ucap dia.

Sebagai informasi, keputusan dikeluarkannya FABA PLTU tertuang dalam aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.