Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mangkir, Orang Kaya AS Utang Pajak Rp 33,6 Triliun

Kompas.com - 17/03/2021, 06:17 WIB
Mutia Fauzia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

NEW YORK, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal untuk Administrasi Perpajakan Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) menyatakan, saat ini Lembaga Negara Perpajakan Amerika Serikat (AS) atau Internal Revenue Service (IRS) harus memperketat pengawasan terhadap orang-orang yang dinilai telah mangkir dari kewajiban perpajakannya.

Sebab, dilansir dari CNBC, Rabu (17/3/2021), otoritas perpajakan setempat hanya mengumpulkan kurang dari 50 persen pajak terutang yang berasal dari pembayaran pajak dengan pendapatan tinggi.

Untuk diketahui, saat ini, jumlah penduduk AS yang dinilai berpendapatan tinggi atau dengan nilai kekayaan paling sedikit 1,5 juta dollar AS atau Rp 21 miliar (kurs Rp 14.000) dalam setahun, hanya membayarkan 39 persen dari total pajak yang seharusnya mereka bayarkan.

Dengan demikian, secara keseluruhan, para wajib pajak tersebut masih memiliki pajak yang belum dibayarkan sekitar 2,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 33,6 triliun.

Baca juga: Mengenal Pasar Modal: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Contohnya

"Ketidakpatuhan wajib pajak dengan pendapatan tinggi bisa memberikan efek korosif yang signifikan terhadap administrasi perpajakan secara keseluruhan, termasuk salah satunya menambah keyakinan masyarakat, sistem perpajakan menguntungkan orang kaya," tulis laporan Inspektur Jenderal Administrasi Perpajakan Kementerian Keuangan AS itu.

Selain itu, di dalam laporan tersebut dijelaskan sekitar 686.000 pembayar pajak yang berpenghasilan setidaknya 200.000 dollar AS setahun memiliki saldo pajak gabungan hingga 38,5 miliar dollar AS pada pertengahan Mei 2019.

Namun, Komisioner IRS untuk UMKM atau Wirausahawan Eric Hylton menilai, hasil audit tersebut tidak akurat dan tidak cukup lengkap untuk memperlihatkan fakta di lapangan.

Contohnya, kesimpulan yang menyatakan orang kaya hanya membayarkan 39 persen dari pajak mereka secara rata-rata, hanya menunjukkan data di pertengahan tahun yang ditugaskan kepada pengumpul pajak.

"Beberapa kasus ini masih sedang diselesaikan pada masa akhir audit, dan analisis audit tidak dilanjutkan secara menyeluruh," ujar Hylton.

"Maka dari itu, ini tidak bisa digunakan untuk menentukan apa yang seharusnya dikumpulkan IRS," ujar dia.

Baca juga: Sentra Vaksinasi BUMN akan Dibangun Lagi di Empat Kota Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com