Balada Impor Beras, Garam, dan Gula, Usai Seruan Jokowi Benci Produk Asing

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memutuskan bakal mengimpor beras, garam dan gula, tak lama setelah publik ramai mendengar seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenci produk asing.

Belum lama ini, kepala negara memang menggaungkan benci terhadap produk-produk luar negeri. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa mencintai produk Indonesia saja tidak cukup, sehingga kampanye benci produk asing harus digaungkan.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia, harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Jokowi menegaskan, kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri penting dikumandangkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri.

"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga, betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia," ujarnya.

Sadar pernyataannya menuai kontoversi, Jokowi justru kembali menegaskan ajakannya. Menurut dia, tak ada persoalan dengan menggaungkan produk asing. Justru ia heran seruannya itu berujung kontroversi.

"Masa enggak boleh kita nggak suka? Kan boleh saja tidak suka pada produk asing, gitu aja ramai. Saya ngomong benci produk asing, begitu saja ramai. Boleh kan kita tidak suka pada produk asing," kata Jokowi, saat membuka Rapat Kerja Nasional XVII Hipmi tahun 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Seruan Jokowi sempat diikuti sejumlah pembantunya, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Era SBY dan Jokowi Sama Saja, Tiap Tahun Impor Garam Jutaan Ton

Luhut sempat berbicara mengenai pentingnya penggunaan produk dalam negeri agar tidak semuanya pakai produk asing. Contohnya, ia menginginkan agar alat yang digunakan Badan Meteorologi, Klimatalogi, dan Geofisika (BMKG) harus buatan dalam negeri.

Luhut pun memerintahkan kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk merancang alat pendeteksi serta meminta untuk mengurangi impor.