Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HKTI Minta Pemerintah Tak Gegabah Ambil Keputusan Impor 1 Juta Ton Beras

Kompas.com - 17/03/2021, 17:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengimbau pemerintah untuk hati-hati mengambil kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton guna memenuhi kebutuhan dalam negeri pada 2021.

Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmadja mengatakan, berita impor beras sebanyak 1 juta ton tahun ini turut mempengaruhi psikologis petani sehingga menimbulkan gejolak.

"Sebaiknya menurut saya kebijakan impor itu harus hati-hati, lah. Jangan gegabah mengambil sebuah keputusan, apalagi proses komunikasinya (dengan petani) tidak berjalan baik," kata Entang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Buwas Beberkan 2 Menteri Jokowi yang Perintahkan Impor Beras

Entang menuturkan, rencana impor beras 1 juta ton bukan tak mungkin membuat harga beras di tingkat petani menurun, seiring dengan tingginya produksi beras.

Badan Pusat Statistik memproyeksi, produksi beras pada Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton. Produksi meningkat dibanding Januari-April 2020 yang hanya 11,46 juta ton. Masa panen raya pun masih berlangsung pada bulan April 2021.

Apalagi sebelum ada isu impor, harga gabah di tingkat petani sudah anjlok lebih dulu. BPS mencatat, harga rata-rata gabah di tingkat petani untuk kualitas gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan luar kualitas masing-masing turun 8,08 persen, 8,70 persen, dan 9,08 persen.

"Pada saat harga gabah anjlok, ditambah ada berita impor, maka harga gabah semakin terpuruk. Nah ini yang harus dihindari," ujar Entang.

Untuk kesejahteraan petani, pemerintah perlu cepat-cepat turun tangan. Salah satunya dengan mengevaluasi penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) jika harganya mulai turun.

"Harga (beras) di bawah HPP, pemerintah harus membeli pada harga di tingkat HPP. Jadi pemerintah harus turun tangan, enggak boleh berdiam diri," pungkasnya.

Baca juga: Balada Impor Beras, Garam, dan Gula, Usai Seruan Jokowi Benci Produk Asing

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut impor beras terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Impor beras 1 juta ton itu terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

"Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton," terang Airlangga dikutip dari Kontan, Sabtu (6/3/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Whats New
Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Whats New
Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Whats New
BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

Whats New
DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

Whats New
Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Work Smart
Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Whats New
Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Whats New
Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+