HKTI Minta Pemerintah Tak Gegabah Ambil Keputusan Impor 1 Juta Ton Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengimbau pemerintah untuk hati-hati mengambil kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton guna memenuhi kebutuhan dalam negeri pada 2021.

Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmadja mengatakan, berita impor beras sebanyak 1 juta ton tahun ini turut mempengaruhi psikologis petani sehingga menimbulkan gejolak.

"Sebaiknya menurut saya kebijakan impor itu harus hati-hati, lah. Jangan gegabah mengambil sebuah keputusan, apalagi proses komunikasinya (dengan petani) tidak berjalan baik," kata Entang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Buwas Beberkan 2 Menteri Jokowi yang Perintahkan Impor Beras

Entang menuturkan, rencana impor beras 1 juta ton bukan tak mungkin membuat harga beras di tingkat petani menurun, seiring dengan tingginya produksi beras.

Badan Pusat Statistik memproyeksi, produksi beras pada Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton. Produksi meningkat dibanding Januari-April 2020 yang hanya 11,46 juta ton. Masa panen raya pun masih berlangsung pada bulan April 2021.

Apalagi sebelum ada isu impor, harga gabah di tingkat petani sudah anjlok lebih dulu. BPS mencatat, harga rata-rata gabah di tingkat petani untuk kualitas gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan luar kualitas masing-masing turun 8,08 persen, 8,70 persen, dan 9,08 persen.

"Pada saat harga gabah anjlok, ditambah ada berita impor, maka harga gabah semakin terpuruk. Nah ini yang harus dihindari," ujar Entang.

Untuk kesejahteraan petani, pemerintah perlu cepat-cepat turun tangan. Salah satunya dengan mengevaluasi penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) jika harganya mulai turun.

"Harga (beras) di bawah HPP, pemerintah harus membeli pada harga di tingkat HPP. Jadi pemerintah harus turun tangan, enggak boleh berdiam diri," pungkasnya.

Baca juga: Balada Impor Beras, Garam, dan Gula, Usai Seruan Jokowi Benci Produk Asing

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut impor beras terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Impor beras 1 juta ton itu terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

"Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton," terang Airlangga dikutip dari Kontan, Sabtu (6/3/2021).