AS Akan Pungut Pajak Youtuber Indonesia

Kompas.com - 18/03/2021, 05:05 WIB
Pajak Youtuber ThinkstockPajak Youtuber

Bila tidak menyerahkan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google secara otomatis akan memotong total penghasilan Anda dari Youtube hingga sebesar 24 persen.

Baca juga: Berapa Gaji YouTuber? Simak Perhitungannya

Di Indonesia sendiri belum ada pajak khusus untuk para pembuat konten seperti halnya Youtuber ini. Perlakuan pajak bagi pembuat konten digital adalah sama dengan kegiatan usaha lainnya. Bila seseorang hanya mendapatkan penghasilan usahanya sebagai pembuat konten Youtube maka dapat dikelompokkan sebagai jenis pekerjaan bebas.

Kategori wajib pajak ini dapat disamakan dengan artis, pemusik, pembawa acara, pemain sinetron, olahragawan dan selebgram dan mempunyai kewajiban mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya.

Untuk saat ini, pajak yang dikenakan khusus atas transaksi elektronik yang ada di Indonesia, hanya dikenakan pada produk digital yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.

Pada Agustus 2020 pemerintah secara resmi mewajibkan pelaku e-commerce luar negeri untuk memungut PPN atas barang/jasa yang diperjualbelikan. PPN ini hanya dikenakan pada produk atau barang digital yang berasal dari luar negeri yang dijual melalui platform e-commerce, bukan seluruh produk yang dijual dalam platform.

Penunujukan sebagai pemungut PPN ditujukan bagi pelaku usaha e-commerce yang dalam kurun waktu dua belas bulan memiliki nilai transaksi penjualan produk digital kepada pembeli di Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam satu tahun atau Rp 50 juta dalam satu bulan, atau memiliki jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam satu tahun atau seribu dalam satu bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa pemain besar e-commerce luar negeri telah ditunjuk sebagai pemungut PPN seperti misalnya Netflix, Google, Shopee, Ebay dan Facebook.

Baca juga: Sri Mulyani Ingatkan Para Youtuber untuk Bayar Pajak

Sementara pelaku e-commerce domestik seperti Bukalapak dan Tokopedia juga sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital luar negeri. Pemungutan PPN seperti ini juga sudah dilakukan oleh negara lain seperti Korea, India dan Jepang.

Mencermati perkembangan yang terjadi pada Google ini, tidak menutup kemungkinan otoritas pajak dunia akan memperluas pengenaan pajak tidak hanya sebatas PPN tapi juga kepada pajak penghasilan atas transaksi e-commerce.

Selama ini hambatan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap kegiatan usaha di bidang online ini adalah karena kegiatannya yang tidak terlihat dan wilayah cakupannya yang luas tanpa mengenal batas geografi.

Dengan kemampuan Google memilah konten berdasarkan viewer/penonton berdasarkan wilayah negara, maka akan mempermudah pembagian penghasilan berdasarkan wilayah geografis.

Mengambil contoh dari IRS dan Google, bisa saja nantinya otoritas pajak di tiap negara akan meminta bantuan Google untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh dari penonton di wilayah negaranya masing-masing. Namun hal ini tentu saja masih menunggu perkembangan selanjutnya berdasarkan kesepakatan internasional.

Baca juga: Ini 5 Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Terbesar Menurut Social Blade

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.