Tekan Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Mulai Uji Coba Perdagangan Karbon di PLTU

Kompas.com - 18/03/2021, 16:29 WIB
Ilustrasi emisi gas rumah kaca. DW IndonesiaIlustrasi emisi gas rumah kaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya menekan produksi emisi gas rumah kaca.

Salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan melakukan perdagangan emisi karbon.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya akan mulai melakukan uji coba perdagangan karbon di sektor ketenagalistrikan.

Baca juga: Menko Airlangga : Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Menguntungkan Indonesia

Uji coba ini akan dilakukan kepada 80 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Ia membeberkan, 80 PLTU tersebut terdiri dari 19 unit PLTU berkapasitas lebih dari megawatt (MW), 51 unit PLTU kapasitas 100-400 MW, dan 10 unit PLTU mulut tambang berkapasitas 100-400 MW.

"Efisiensi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca bukan upaya sesaat, diperlukan komitmen dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya," kata Arifin dalam peluncuran PSBE 2021, Kamis (18/3/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016 lalu, kata Arifin Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 dengan kemampuan sendiri dan menurunkan 41 persen dengan bantuan internasional.

Sektor energi diharapkan dapat menurunkan emisi sebesar 314 juta ton karbon dioksida (CO2) dengan kemampuan sendiri dan 398 juta ton CO2 dengan bantuan internasional.

Baca juga: Chandra Asri dan Ecolab Terapkan Green Chemistry untuk Kurangi Emisi hingga Air Limbah

"Sejumlah regulasi dibidang energi telah diterbitkan yang bertujuan tidak hanya untuk penyediaan energi tapi juga energi yang rendah emisi," ujar Arifin.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, menyebutkan, emisi dari sektor energi akan segera menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang utama di Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang instrumen nilai ekonomi karbon (carbon pricing) dalam mendukung pencapaian target dan pembangunan rendah karbon yang juga mencakup pengaturan soal perdagangan emisi.

"Saat ini sudah dalam tahap proses final untuk terbitnya Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target NDC dan pengendalian emisi karbon dalam pembangunan nasional," ucap Siti.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik Rp 8.000, Simak Daftar Lengkap Harga Emas Antam Hari Ini

Naik Rp 8.000, Simak Daftar Lengkap Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Wilayah Konsesi Timah Dijarah Penambang Liar, Negara Dirugikan

Wilayah Konsesi Timah Dijarah Penambang Liar, Negara Dirugikan

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Sempat Kelabui Petugas, KKP Tangkap Lagi 1 Kapal Pencuri Ikan Asal Malaysia

Sempat Kelabui Petugas, KKP Tangkap Lagi 1 Kapal Pencuri Ikan Asal Malaysia

Whats New
BPPT Luncurkan Alat Pendeteksi Tsunami InaTews Buoy di Perairan Gunung Anak Krakatau

BPPT Luncurkan Alat Pendeteksi Tsunami InaTews Buoy di Perairan Gunung Anak Krakatau

Rilis
Semester I 2021, OCBC NISP Catat Laba Bersih Rp 1,5 Triliun

Semester I 2021, OCBC NISP Catat Laba Bersih Rp 1,5 Triliun

Whats New
Sesuai Passion, Begini Cara Daina Koh Chandra Menjaga Semangat Bekerja

Sesuai Passion, Begini Cara Daina Koh Chandra Menjaga Semangat Bekerja

Work Smart
Konsumsi Merangkak Naik, Ekonomi AS Tumbuh 6,5 Persen di Kuartal II

Konsumsi Merangkak Naik, Ekonomi AS Tumbuh 6,5 Persen di Kuartal II

Whats New
Aturan Sudah Rampung, Bantuan Subsidi Gaji Rp 1 Juta Segera Cair

Aturan Sudah Rampung, Bantuan Subsidi Gaji Rp 1 Juta Segera Cair

Whats New
Kemenaker: 10 Juta Pekerjaan Baru yang Belum Pernah Ada Akan Muncul pada 2030

Kemenaker: 10 Juta Pekerjaan Baru yang Belum Pernah Ada Akan Muncul pada 2030

Whats New
PT Honda Prospect Motor Buka Lowongan untuk Lulusan SMA Sederajat, Tertarik?

PT Honda Prospect Motor Buka Lowongan untuk Lulusan SMA Sederajat, Tertarik?

Whats New
Seluruh Kantor Cabang Bank Mandiri di Aceh Berhenti Beroperasi Mulai Hari ini

Seluruh Kantor Cabang Bank Mandiri di Aceh Berhenti Beroperasi Mulai Hari ini

Whats New
Perusahaan Pembiayaan Bisa Dicabut Izinnya Jika Debt Collector Tak Kantongi Sertifikat Profesi

Perusahaan Pembiayaan Bisa Dicabut Izinnya Jika Debt Collector Tak Kantongi Sertifikat Profesi

Whats New
Subsidi Listrik Pelanggan 450-900 VA Diperpanjang Sampai Desember

Subsidi Listrik Pelanggan 450-900 VA Diperpanjang Sampai Desember

Whats New
Banyak Perusahaan Asuransi Ajukan Izin Produk untuk Cover Covid-19

Banyak Perusahaan Asuransi Ajukan Izin Produk untuk Cover Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X