Dorong Pemulihan Ekonomi, BI Optimalkan Kebijakan Makroprudensial

Kompas.com - 18/03/2021, 18:31 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan akan menggunakan kebijakan makroprudensial dibanding penurunan suku bunga acuan untuk mendorong pemulihan ekonomi lebih lanjut.

Hal itu menjadi salah satu alasan bank sentral mempertahankan BI-7DRRR sebesar 3,50 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Maret 2021.

"Berkaitan dengan stance kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut, Bank Indonesia lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif," kata Perry dalam konferensi virtual, Kamis (18/3/2021).

Perry berujar, bank sentral akan lebih mengoptimalkan akselerasi pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional, serta digitalisasi sistem pembayaran.

Baca juga: Mulai 1 Mei, BI Kembali Wajibkan Tambahan Giro RIM/RIMS Secara Bertahap

Setidaknya, ada 9 langkah yang akan ditempuh BI. Keseluruhan langkah ini sebagai bagian dari sinergi otoritas moneter dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Semua terdapat dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha," ungkap Perry.

Langkah pertama adalah memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah dengan tetap berada di pasar melalui triple intervention. Bank sentral bakal melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif.

BI juga memperluas penggunaan instrumen Sukuk Bank Indonesia (SukBI) pada tenor 1 minggu sampai dengan 12 bulan dalam rangka memperkuat operasi moneter syariah mulai berlaku 16 April 2021.

Kemudian memperkuat transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan secara lebih rinci, serta berkoordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk mendukung percepatan transmisi kebijakan moneter.

"Bank Indonesia memperkuat kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah) dengan memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan, serta memberlakukan secara bertahap ketentuan disinsentif berupa Giro RIM/RIMS," beber Perry.

Baca juga: BI Borong Surat Utang Pemerintah Rp 65 Triliun

Tak hanya itu, pembuat kebijakan akan mempercepat pendalaman pasar uang melalui pengembangan transaksi repo antar pelaku pasar dan penguatan infrastruktur transaksi.

Begitu pula memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) bekerjasama dengan instansi terkait.

Nantinya pada bulan Maret-April 2021, akan terselenggara promosi investasi dan perdagangan di Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, dan Perancis, serta kegiatan sosialisasi penggunaan LCS di Jepang dan Malaysia.

Untuk ekosistem keuangan digital, pihaknya memperluas penggunaan fitur QR Code Indonesian Standard (QRIS). Selanjutnya akan mendukung pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

"Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK, termasuk implementasi Paket Kebijakan Terpadu KSSK, untuk mempercepat penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha," pungkas Perry.

Baca juga: Pasar Global Bergejolak, BI Tahan Suku Bunga Acuan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.