Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Holding Ultra Mikro, Pegawai Pegadaian Surati Jokowi

Kompas.com - 18/03/2021, 19:39 WIB
Yohana Artha Uly,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pegawai PT Pegadaian (Persero) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisikan penolakan terhadap rencana pembentukan holding ultra mikro.

Holding ini rencananya akan menggabungkan PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Pesero) atau PNM, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Nantinya BRI akan menjadi induk membawahi Pegadaian dan PNM.

Menurut Ketua Umum Serikat Pekerja Pegadaian Ketut Suhardiono, rencana holdingisasi tersebut lebih mengutamakan kepentingan pemerintah ketimbang kepentingan masyarakat khususnya rakyat kecil.

"Rencana akusisi dapat mengancam keberadaan Pegadaian, melihat fungsi sosial, sistem kerja dan manfaat bagi wong cilik yang sangat spesifik dibandingkan dengan BUMN lain, khususnya perbankan," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Bentuk Holding Ultra Mikro, Erick Thohir Mengaku Didukung OJK hingga KSSK

Ketut mengatakan, surat terbuka kepada Jokowi merupakan kelanjutan dari aksi penolakan karyawan dan pekerja Pegadaian di seluruh Indonesia terkait holdingisasi Pegadaian, PNM, dan BRI.

Berikut isi surat terbuka yang ditujukan pegawai Pegadaian kepada Jokowi:

 

Kepada Yth

Bapak Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

Di Jakarta

 

Assalamualaikum wr.wb

Dengan Hormat,

Atas nama seluruh karyawan PT PEGADAIAN (Persero) mendoakan semoga Bapak Presiden Joko Widodo beserta keluarga senantiasa dalam rahmat, lindungan dan hidayah Allah SWT, serta senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat.

Sesuai dengan arahan Bapak bahwa untuk UMKM perlu dilakukan integrasi data, kami mendukung sepenuhnya hal tersebut. Namun dalam perjalanannya, arahan Bapak diterjemahkan menjadi aksi korporasi besar dengan cara Holding/ Akuisisi.

Untuk itu, kami (karyawan Pegadaian) memohon dengan hormat kiranya rencana tersebut dapat dikaji ulang yang lebih mendalam dan dapat ditinjau kembali, mengingat beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com