Kompas.com - 19/03/2021, 06:47 WIB
Logo Kementerian BUMN Kementerian BUMNLogo Kementerian BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengkiritisi dominasi BUMN di pasar dalam negeri.

Hal itu diungkapkan dalam survei ekonomi Indonesia terbaru edisi Maret 2021.

Di dalam laporan tersebut OECD menyatakan, keterlibatan pemerintah dalam beberapa jaringan industri terlampaui tinggi bila dibandingkan dengan negara lain di dunia.

Baca juga: OECD Soroti Rendahnya Rasio Pajak Indonesia

OECD pun menyebutkan bahwa BUMN terlalu mendominasi pangsa pasar.

“Misalnya, di sektor ritel bahan bakar khusus, pangsa pasar Pertamina adalah 96 persen pada tahun 2016. Sementara itu bank-bank BUMN menyumbang 40 persen dari aset perbankan nasional. Dalam infrastruktur seperti air, jalan tol, pelabuhan, dan bandara, dominasi BUMN juga bersifat mutlak. Bio Farma merupakan satu-satunya produsen vaksin dan serum di Indonesia,” tulis OECD dalam Survei Ekonomi edisi Maret 2021, Kamis (18/3/2021).

OECD juga menyoroti perlakuan khusus yang diberikan terhadap BUMN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misalnya saja, perusahaan pelat merah dibebaskan dari kebijakan antitrust atau anti monopoli.

Baca juga: OECD Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 2021 4,9 Persen

Hal itu diberlakukan dengan alasan BUMN berperan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional.

OECD menilai, pengecualian OECD dari kebijakan antitrust justru melemahkan prinsip netralitas terkait bisnis swasta mampu bersaing dengan BUMN.

Tak hanya soal dominasi, OECD juga menyorti BUMN terlalu banyak memiliki anak perusahaan.

Contohnya Pertamina memiliki anak perusahaan di bidang transportasi udara, pengembangan properti, dan fasilitas kesehatan.

Menurut OECD, BUMN harus tunduk pada undang-undang persaingan usaha salah satunya menghilangkan diversifikasi bisnis yang tidak sejalan dengan bisnis inti.

Baca juga: Percepat Pembangunan, OJK Perluas Kerja Sama dengan Brunei dan OECD

“Pemerintah harus mendorong BUMN untuk membenarkan logika bisnis yaitu dengan menghilangkan diversifikasi yang tidak terkait (dengan bisnis inti),” tulis OECD.

OECD juga menilai bahwa reformasi semakin diperlukan karena kinerja keuangan dan operasional BUMN telah mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data OECD, utang gabungan bruto BUMN meningkat menjadi 7,3 persen dari PDB pada Maret 2020 dari 4,7 persen pada dua tahun sebelumnya.

Selain itu, beberapa BUMN beroperasi dengan debt-toequity ratios yang tinggi, sehingga menimbulkan risiko fiskal kontinjensi yang tidak tercakup secara memadai.

Untuk itu OECD pun merekomendasikan beberapa poin. Pertama, pemerintah harus meningkatkan tata kelola BUMN agar sejalan dengan praktik global.

Baca juga: OECD: Ekonomi RI Bisa Minus 3,9 Persen Jika Ada Gelombang Kedua Corona

“BUMN hendaknya selalu tunduk pada aturan persaingan usaha dan diminta pertanggungjawabannya apabila terjadi posisi dominannya di pasar,” tulis OECD.

Kedua, OECD mendesak pemerintah melakukan peninjauan kembali atas batasan yang ada saat ini.

OECD mendorong agar pemerintah menghapus batasan yang menimbulkan biaya tanpa mendatangkan manfaat, dan memantau batasan yang lain.

OECD juga menyoroti soal penunjukkan langsung kepada BUMN untuk menyelesaikan proyek-proyek nnasional. OECD menilai penunjukkan langsung harus dibatasi.

“Batasi penunjukan langsung hanya untuk kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, bersifat mendesak, dan tidak diduga, ketika hanya ada pemasok tunggal yang memenuhi kualifikasi, dan harus diakhir sesegera mungkin,” tulis OECD.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.