Tak Bisa Tolak Impor Beras, Mentan SYL Minta Maaf ke DPR

Kompas.com - 19/03/2021, 09:06 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, saat melakukan Launching Marketplace dan Ekspose Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan Lokal, di Summarecon Mall Bekasi. DOK. Humas KementanMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, saat melakukan Launching Marketplace dan Ekspose Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan Lokal, di Summarecon Mall Bekasi.


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan permohonan maaf karena tak bisa menolak kebijakan impor beras pada tahun 2021 ini.

Permintaan maaf tersebut disampaikan SYL di sela rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (18/3/2021).

Hal ini bermula ketika rapat sudah memasuki sesi akhir jelang pembacaan kesimpulan rapat. Syahrul Yasin Limpo sempat meminta adanya perubahan draf kesimpulan yang hendak bacakan.

“Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Menteri Pertanian menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton yang akan dilakukan pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah,” demikian bunyi salah satu poin dalam draf awal kesimpulan rapat yang sedianya akan dibacakan.

Baca juga: Banyak Orang yang Diet Keto, Mengapa Pemerintah Tetap Impor Beras?

Namun, Syahrul Yasin Limpo tiba-tiba melakukan interupsi dan menyampaikan sejumlah penjelasan. Akhirnya, draf kesimpulan tersebut berubah karena penghapusan poin kesepakatan antara DPR dan Menteri Pertanian terkait penolakan impor.

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bahwa produksi beras periode Januari sampai dengan Mei tahun 2021 surplus/memenuhi konsumsi dalam negeri. Sehingga Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah," demikian bunyi poin kedua kesimpulan final dalam rapat tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

SYL menjelaskan, Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana impor tersebut. Sebab, penugasan impor bukan kepada Kementan.

Baca juga: Indonesia Langganan Impor Beras dari Negara Mana Saja?

Karena itu, Syahrul menyatakan pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas menolak atau menyetujui impor beras.

"Jadi kalau penindakan langsung Kementan, penolakan dan lain-lain, saya tidak ada legal standing, saya minta maaf," imbuh Syahrul.

Ia hanya memastikan, bahwa penyerapan gabah petani harus diutamakan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X