Kompas.com - 19/03/2021, 09:06 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, saat melakukan Launching Marketplace dan Ekspose Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan Lokal, di Summarecon Mall Bekasi. DOK. Humas KementanMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, saat melakukan Launching Marketplace dan Ekspose Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan Lokal, di Summarecon Mall Bekasi.


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan permohonan maaf karena tak bisa menolak kebijakan impor beras pada tahun 2021 ini.

Permintaan maaf tersebut disampaikan SYL di sela rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (18/3/2021).

Hal ini bermula ketika rapat sudah memasuki sesi akhir jelang pembacaan kesimpulan rapat. Syahrul Yasin Limpo sempat meminta adanya perubahan draf kesimpulan yang hendak bacakan.

“Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Menteri Pertanian menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton yang akan dilakukan pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah,” demikian bunyi salah satu poin dalam draf awal kesimpulan rapat yang sedianya akan dibacakan.

Baca juga: Banyak Orang yang Diet Keto, Mengapa Pemerintah Tetap Impor Beras?

Namun, Syahrul Yasin Limpo tiba-tiba melakukan interupsi dan menyampaikan sejumlah penjelasan. Akhirnya, draf kesimpulan tersebut berubah karena penghapusan poin kesepakatan antara DPR dan Menteri Pertanian terkait penolakan impor.

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bahwa produksi beras periode Januari sampai dengan Mei tahun 2021 surplus/memenuhi konsumsi dalam negeri. Sehingga Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah," demikian bunyi poin kedua kesimpulan final dalam rapat tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

SYL menjelaskan, Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana impor tersebut. Sebab, penugasan impor bukan kepada Kementan.

Baca juga: Indonesia Langganan Impor Beras dari Negara Mana Saja?

Karena itu, Syahrul menyatakan pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas menolak atau menyetujui impor beras.

"Jadi kalau penindakan langsung Kementan, penolakan dan lain-lain, saya tidak ada legal standing, saya minta maaf," imbuh Syahrul.

Ia hanya memastikan, bahwa penyerapan gabah petani harus diutamakan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Etos Kerja: Pengertian, Ciri-ciri, dan Cara Menumbuhkannya

Etos Kerja: Pengertian, Ciri-ciri, dan Cara Menumbuhkannya

Work Smart
Cara Transfer Saldo DANA ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Cara Transfer Saldo DANA ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Whats New
Menhub: Penerapan Ganjil-Genap Cegah Kepadatan di Kawasan Wisata

Menhub: Penerapan Ganjil-Genap Cegah Kepadatan di Kawasan Wisata

Whats New
Bappebti Blokir 249 Situs Investasi Bodong pada Agustus 2021

Bappebti Blokir 249 Situs Investasi Bodong pada Agustus 2021

Whats New
Cara Transfer OVO ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Cara Transfer OVO ke Rekening Bank dan Biaya Transaksinya

Spend Smart
PT KAI Buka Lowongan Berbagai Formasi untuk Lulusan SMA hingga S1

PT KAI Buka Lowongan Berbagai Formasi untuk Lulusan SMA hingga S1

Work Smart
Ini Bisnis yang Diprediksi Terus Tumbuh Pesat Selama Pandemi Covid-19

Ini Bisnis yang Diprediksi Terus Tumbuh Pesat Selama Pandemi Covid-19

Whats New
Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Ganjil Genap di Berbagai Kawasan Wisata

Kemenhub Segera Terbitkan Aturan Ganjil Genap di Berbagai Kawasan Wisata

Whats New
Lengkap, Biaya Transaksi dan Perhitungan Denda GoPay PayLater

Lengkap, Biaya Transaksi dan Perhitungan Denda GoPay PayLater

Spend Smart
Perusahaan-perusahaan Raksasa Dikabarkan Akan Tinggalkan Vietnam, Ini Alasannya

Perusahaan-perusahaan Raksasa Dikabarkan Akan Tinggalkan Vietnam, Ini Alasannya

Whats New
Pahami 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia Beserta Contohnya

Pahami 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Indonesia Beserta Contohnya

Whats New
Rincian Biaya Cicilan, Bunga, dan Denda Shopee PayLater

Rincian Biaya Cicilan, Bunga, dan Denda Shopee PayLater

Spend Smart
Perpanjangan Diskon Pajak Mobil Diyakini Dongkrak Penjualan 35.553 Unit Kendaraan

Perpanjangan Diskon Pajak Mobil Diyakini Dongkrak Penjualan 35.553 Unit Kendaraan

Whats New
Tutorial Lengkap Cara Daftar, Login, Transfer di KlikBCA Individual

Tutorial Lengkap Cara Daftar, Login, Transfer di KlikBCA Individual

Spend Smart
Bangun Sistem Pangan Berkelanjutan di Dunia, Indonesia Siap Menjadi Ketua AWG G20 2022

Bangun Sistem Pangan Berkelanjutan di Dunia, Indonesia Siap Menjadi Ketua AWG G20 2022

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.