RI-Thailand Akan Teken MoU Impor Beras, Begini Penjelasan Mendag

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi buka suara terkait rencana pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand meneken perjanjian nota kesepahaman (MoU) impor beras 1 juta ton pada akhir Maret 2021.

Ia menjelaskan, perjanjian tersebut merupakan dasar untuk kedua negara saling pengertian terkait pemenuhan stok beras, khususnya bagi Indonesia.

Bila sewaktu-waktu produksi beras dalam negeri tak mampu memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah di Bulog, maka akan dilakukan impor beras dari Thailand sesuai kesepakatan.

"Kalau sampai ada apa-apa, kita bisa beli stok dari sana (Thailand). Pengertiannya begitu," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Mendag Lutfi: Saya Jamin Tak Ada Impor Beras Saat Panen Raya

Dengan adanya perjanjian tersebut, Indonesia sudah memiliki kepastian untuk mendapatkan pasokan beras dari Thailand, termasuk dengan kesepakatan harga.

Menurut Lutfi, sekalipun produksi beras lokal diperkirakan cukup tinggi di tahun ini, namun pemerintah melihat ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. Terutama terkait rendahnya stok beras cadangan Bulog.

Lutfi menjelaskan, stok beras cadangan Bulog saat ini hanya sekitar 800.000 ton. Sebanyak 275.000 ton dari stok tersebut merupakan beras hasil impor 2018 yang seluruhnya berpotensi mengalami penurunan mutu.

Bila dikurangi dengan jumlah beras sisa impor, maka stok akhir Bulog hanya berkisar 500.000 ton. Ia bilang, ini adalah salah satu kondisi stok beras terendah dalam sejarah Bulog.

Di sisi lain, penyerapan beras oleh Bulog dinilai belum optimal saat panen raya. Hingga Maret 2021 penyerapan baru mencapai 85.000 ton. Padahal Bulog dinilai seharusnya sudah menyerap 400.000-500.000 ton beras.

Lutfi bilang, ada aturan teknis yang memang perlu dipatuhi Bulog dalam membeli beras petani yaitu kadar air maksimal 25 persen. Sementara tingginya curah hujan membuat kualitas beras petani rata-rata memiliki kadar air yang berlebih.

"Nah yang kejadian sekarang adalah hujan, jadi gabah basah, gabah petani itu tak bisa dibeli Bulog," imbuhnya.

Baca juga: MoU Impor Beras Thailand Mau Diteken, Bulog Pilih Fokus Serap Hasil Petani RI

Sementara, Bulog sendiri memiliki penugasan untuk menjaga stok cadangan beras sebesar 1 juta-1,5 juta ton setiap tahunnya. Sebab, setidaknya 1 juta ton beras itu akan dikeluarkan untuk operasi pasar guna stabilisasi harga.

Oleh sebab itu, Lutfi menekankan, pemerintah perlu mengantisipasi untuk kepastian pemenuhan stok beras cadangan. Hal itu dilakukan melalui kebijakan impor dengan menyepakati perjanjian bersama pemerintah Thailand.

"Jadi MoU ini hanya memberikan kesepakatan 'if something happen, i'll call you' (jika terjadi sesuatu dengan stok beras Indonesia, saya akan menghubungi kamu)," kata Lutfi.

Menurutnya, perjanjian ini menguntungkan bagi Indonesia. Pemerintah jadi memiliki kepastian terhadap pasar dalam negeri jika terjadi gejolak harga, sebab ada stok beras yang bisa didapatkan untuk digunakan sebagai intervensi pasar.

Baca juga: Tak Bisa Tolak Impor Beras, Mentan SYL Minta Maaf ke DPR

"Ini untuk memastikan kepada pasar bahwa kita punya cadangan stok yang bisa dibeli. Jadi ini cuma strategi untuk bagaimana kita enggak dipojokan pedagang atau spekulan," kata Lutfi.

Sebelumnya, mengutip pemberitaan Bangkok Post pada Kamis (18/3/2021), Menteri Perdagangan Thailand Jurin Laksanawisit mengungkapkan, perjanjian yang akan diteken kedua negara merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G).

Isi perjanjiannya adalah terkait pasokan beras asal Thailand ke Indonesia, mencakup tidak lebih dari 1 juta ton beras putih dengan kadar retak 15-25 persen (beras medium).

Perjanjian ini berlaku untuk pasokan impor 1 juta ton beras dalam setahun dengan durasi empat tahun.

Namun demikian, impor beras dari Thailand yang dilakukan Indonesia juga dilakukan dengan syarat tertentu, yakni tergantung produksi beras kedua negara tersebut dan harga beras dunia.

Baca juga: Mengingat Lagi Janji Jokowi Tolak Impor Beras Saat Pilpres