Mendag Lutfi Ungkap Latar Belakang Keputusan Impor Beras 1 Juta Ton

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan, latar belakang diputuskannya kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Utamanya didorong stok beras cadangan Bulog yang rendah.

Lutfi mengatakan, Bulog memiliki penugasan untuk menjaga stok cadangan beras atau iron stock sebesar 1 juta-1,5 juta ton setiap tahunnya. Besaran angka stok itu merupakan prinsip dasar pemerintah sejak lama.

Cadangan beras ini diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar guna stabilisasi harga. Adapun pengadaan beras oleh Bulog itu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Baca juga: MoU Impor Beras Thailand Mau Diteken, Bulog Pilih Fokus Serap Hasil Petani RI

"Jadi kalau memang ternyata penyerapan Bulog bagus, kita tidak perlu impor. Ada tahun-tahun kita tidak perlu impor, seperti saat 2019 dan 2020," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Namun, pemerintah melihat ada beberapa hal yang perlu diantisipasi untuk bisa memastikan stok beras terjaga. Lutfi menjelaskan, stok beras cadangan Bulog saat ini hanya sekitar 800.000 ton.

Sebanyak 275.000 ton dari stok tersebut merupakan beras hasil impor tahun 2018 lalu. Menurut dia, beras sisa impor itu berpotensi mengalami penurunan mutu.

"Jika dikurangi dengan beras sisa impor, jadi stok akhir Bulog mungkin hanya kisaran 500.000 ton. Ini adalah salah satu kondisi stok terendah dalam sejarah Bulog. Jadi anda bisa tahu bagaimana rasa hati saya ngilunya," ungkap Lutfi.

Di sisi lain, kata dia, penyerapan gabah oleh Bulog belum optimal pada masa panen raya saat ini. Hingga pertengahan Maret 2021 serapan gabah setara beras baru mencapai 85.000 ton.

Lutfi menyebutkan, seharusnya Bulog saat ini sudah bisa menyerap gabah setara beras setidaknya sebanyak 400.000-500.000 ton.

Meski demikian, rendahnya penyerapan tersebut bukanlah kesalahan Bulog. Sebab, ada aturan teknis yang mesti dipatuhi BUMN pangan iitu dalam membeli gabah petani.

Berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2020, patokan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di tingkat pertani sebesar Rp 4.200 per kilogram dengan kadar air maksimal 25 persen.

Baca juga: Mengingat Lagi Janji Jokowi Tolak Impor Beras Saat Pilpres

Maka hanya gabah yang memenuhi syarat yang bisa diserap oleh Bulog. Sementara dengan curah hujan yang tinggi saat ini kualitas beras petani rata-rata memiliki kadar air yang tinggi.

"Nah yang kejadian sekarang adalah hujan, jadi gabah basah, gabah petani itu tak bisa dibeli Bulog," ucap dia.

Padahal lanjut Lutfi, Bulog setidaknya harus mengeluarkan beras sebanyak 80.000 ton per bulan atau 1 juta ton per tahun. Sehingga stok cadangan beras perlu dijaga di kisaran 1 juta-1,5 juta ton.

"Bulog utamanya hanya mengandalkan operasi pasar untuk penyaluran beras, itu sekitar 1 juta ton per tahun makannya iron stock Bulog tidak boleh kurang 1 juta ton. Itu logikanya," kata dia.

Baca juga: Indonesia Langganan Impor Garam dari Negara Mana Saja?

Kendati demikian, ia menekankan, bila Bulog mampu menyerap beras petani dalam negeri mencapai stok 1 juta-1,5 juta ton, maka rencana impor tak perlu direalisasikan. Sebab, artinya sudah mencukupi untuk kebutuhan cadangan beras.

Lutfi memastikan, pemerintah akan memperhatikan dinamika ke depan terkait pelaksanaan kebijakan impor. Jika memang diperlukan, ia menjamin, impor beras tidak akan dilakukan saat panen raya.

"Ini adalah situasi yang dinamis. Saya jamin tidak ada impor saat panen raya. Hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan harga petani, karena memang belum ada yang impor," ujar Lutfi.

Baca juga: Mendag Lutfi: Saya Jamin Tak Ada Impor Beras Saat Panen Raya