Susi Pudjiastuti: Impor Garam Harusnya Tak Lebih dari 1,7 Juta Ton

Kompas.com - 22/03/2021, 09:09 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti berpose saat ditemui di Pangandaran, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (9/1/2021). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti berpose saat ditemui di Pangandaran, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (9/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali membuka keran impor garam untuk tahun ini. Rencananya, garam yang diimpor berjumlah 3 juta ton.

Fenomena impor garam ini menarik perhatian mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Susi berpendapat, impor garam yang berlebihan akan merugikan petambak garam.

"Garam impor tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton. Kalau lebih, harga garam petani kita akan hancur lagi, please," ungkap Susi Pudjiastuti dalam akun Twitternya, dikutip Senin (22/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Akan Impor Garam 3 Juta Ton Tahun Ini

Menurut Susi, impor garam berkaitan erat dengan harga garam dalam negeri. Bila impor dibatasi, harga garam lokal pun akan meningkat seperti yang terjadi pada tahun 2015-2018.

Kala itu, harga garam mampu mencapai Rp 2.500 per kilogram. Adapun sejak Desember 2020, rerata harga garam bertahan di Rp 600 per kilogram. Sejak wacana impor bergulir, harganya kembali menyusut ke kisaran Rp 500 hingga 550 per kilogram.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dari 1,7 juta ton, maka harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sampai dengan awal 2018. Bisa mencapai rata-rata di atas Rp 1.500 bahkan sempat ke Rp 2.500," ungkap Susi.

Sayang sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2019, kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur soal neraca garam dicabut.

Aturan lantas diganti menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Dalam beleid, pemberian rekomendasi impor garam untuk keperluan industri, diberikan kepada Menteri Perindustrian.

"Sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9," keluh Susi sembari menyematkan emoticon menangis.

Baca juga: Indonesia Langganan Impor Garam dari Negara Mana Saja?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pefindo Biro Kredit akan Buka Akses Layanan ke Masyarakat dan Calon Debitur Perseorangan

Pefindo Biro Kredit akan Buka Akses Layanan ke Masyarakat dan Calon Debitur Perseorangan

Whats New
Berkat Pelatihan di Rumah UMi, 2 UMKM Ini Dapat Omzet 2 Kali Lipat

Berkat Pelatihan di Rumah UMi, 2 UMKM Ini Dapat Omzet 2 Kali Lipat

Whats New
Rights Issue, Bank Banten Raup Dana Rp 618 Miliar

Rights Issue, Bank Banten Raup Dana Rp 618 Miliar

Rilis
Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak, dan Kini Tabrakan

Ujian LRT Jabodebek: Proyek Molor, Biaya Bengkak, dan Kini Tabrakan

Whats New
Merger Indosat–Tri, Pemerintah Diminta Jaga Persaingan Industri Telekomunikasi

Merger Indosat–Tri, Pemerintah Diminta Jaga Persaingan Industri Telekomunikasi

Whats New
Pahami Perbedaan Rute LRT Jabodebek dan LRT Jakarta

Pahami Perbedaan Rute LRT Jabodebek dan LRT Jakarta

Whats New
OJK Luncurkan Blueprint Transformasi Digital Perbankan, Ini Poin-poin Pentingnya

OJK Luncurkan Blueprint Transformasi Digital Perbankan, Ini Poin-poin Pentingnya

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22 Ditutup Besok, Daftar di www.prakerja.go.id

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22 Ditutup Besok, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Hingga September 2021, Nilai Transaksi BNI Mobile Banking Capai Rp 447 Triliun

Hingga September 2021, Nilai Transaksi BNI Mobile Banking Capai Rp 447 Triliun

Whats New
IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Asing Koleksi BBCA, BBRI, dan KLBF

IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Asing Koleksi BBCA, BBRI, dan KLBF

Whats New
 Kuota Kartu Prakerja Gelombang 22 46.000, Daftar di Prakerja.go.id

Kuota Kartu Prakerja Gelombang 22 46.000, Daftar di Prakerja.go.id

Whats New
Produsen Cangkul Gresik Jadi yang Pertama Kantongi SNI Tipe A dari Kemenperin

Produsen Cangkul Gresik Jadi yang Pertama Kantongi SNI Tipe A dari Kemenperin

Whats New
Kustodian: Pengertian dan Fungsinya

Kustodian: Pengertian dan Fungsinya

Spend Smart
Siap-siap Tes SKB CPNS 2021, BKN: Kemungkinan Tidak Akan Ada Lagi Ujian Susulan

Siap-siap Tes SKB CPNS 2021, BKN: Kemungkinan Tidak Akan Ada Lagi Ujian Susulan

Whats New
Maksimalkan Produksi CPO, BPDPKS: Tingkatkan Keterampilan Petani Swadaya

Maksimalkan Produksi CPO, BPDPKS: Tingkatkan Keterampilan Petani Swadaya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.