Menko Airlangga Yakin 2021 Jadi Titik Balik Perekonomian Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis tahun 2021 merupakan titik balik perekonomian Indonesia.

Ia berharap beragam permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 bisa terselesaikan pada tahun ini.

"Pemerintah optimistis 2021 akan menjadi titik balik dari berbagai permasalahan akibat pandemi yang dihadapi bangsa Indonesia," ujar Airlangga dalam webinar dalam webinar DBS Asian Insight Conference 2021, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Kini, Satu KTP Bisa Tukar Rupiah Khusus Rp 75.000 Sampai 100 Lembar

Airlangga mengatakan, agar hal tersebut bisa benar-benar tercapai, dibutuhkan kerja sama dari beragam pemangku kebijakan.

Perekonomian yang mengalami kontraksi di tahun lalu diharapkan bisa mulai terdongkrak dan kembali tumbuh tahun ini.

"Pemerintah perlu kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan dapat dioperasionalisasikan dengan baik," ujar dia.

Airlangga mengatakan, untuk menjaga momentum pemulihan kesehatan dan perekonomian yang terjadi di tahun ini, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah.

Salah satunya dengan percepatan program vaksinasi serta penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Baca juga: 5 Langkah Pemerintah Menghadapi Gugatan Uni Eropa soal Ekspor Nikel

Dengan demikian, diharapkan laju penularan Covid-19 bisa ditekan. Selain itu, pemerintah juga melakukan percepatan realisasi belanja di kuartal I tahun ini.

"Pemerintah akan terus melanjutkan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan meningkatkan anggaran mencapai Rp 699,43 triliun atau naik 21 persen dibanding realisasi PEN di 2020," kata Airlangga.

Pemerintah pun menargetkan tahun ini kinerja perekonomian bisa kembali tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Sementara tahun lalu, kinerja perekonomian mengalami kontraksi sebesar 2,19 persen.

"Tahun ini diperkirakan kembali pulih di antara 4,5 persen hingga 5,5 persen, ini didorong oleh konsumsi, investasi, dan ekspor impor sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional dan implementasi UU Cipta Kerja dan dibarengi dengan program vaksinasi dan pelaksanaan PPKM mikro yang sekarang dijalankan di 15 provinsi," ujar Airlangga.

Baca juga: Negara Butuh Rp 58 Triliun untuk Vaksinasi, Rakyat Diminta Patuh Bayar Pajak