KPPU Minta Erick Thohir Cabut Aturan Komisaris BUMN Bisa Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai aturan yang membolehkan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rangkap jabatan di perusahaan non-BUMN bisa menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Aturan rangkap jabatan itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor 10 Tahun 2020.

Dalam beleid itu disebutkan, bahwa dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN dapat merangkap jabatan sebagai dewan komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan sektoral.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir Bantah Ada Permintaan Komisaris BUMN dari MUI

Namun, aturan itu juga mewajibkan dewan komisaris dan dewan pengawas yang rangkap jabatan wajib memenuhi persentase kehadiran dalam rapat dewan selama satu tahun paling sedikit 75 persen, sebagai syarat untuk memperoleh tatiem/insentif kinerja.

Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Sekretariat KPPU Taufik Ariyanto mengatakan, Permen BUMN 10/2020 itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999.

Lantaran, pada Pasal 26 mengatur bahwa jabatan sebagai direksi atau komisaris suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi dan komisaris pada perusahaan lain.

Apabila perusahaan-perusahaan itu di pasar yang sama, atau memiliki keterkaitan erat di bidang atau jenis usaha, atau secara bersama menguasai pangsa pasar tertentu.

Baca juga: Jadi Komisaris Utama Telkomsel, Ini PR Wishnutama

"Rangkap jabatan tersebut bisa berakibat pada persiangan praktek usaha yang tidak sehat, sehingga menghambat persaingan usaha," kata Taufik dalam konferensi pers virtual, Senin (22/3/2021).

Secara rinci, rangkap jabatan komisaris BUMN berpotensi membuat perusahaan untuk terlibat dalam pengaturan pasar terkait harga, pasokan, pembagian wilayah, hingga jumlah produksi.

Menurutnya, koordinasi kesepakatan horizontal itu akan lebih mudah dicapai dan dijaga apabila terjadi rangkap jabatan antar perusahaan dalam pasar yang sama.

"Jika perusahaan yang bersangkutan ada di pasar yang sama, maka potensi mengarah ke kartel semakin kuat," imbuhnya.

Selain itu berpotensi terjadi penyalahgunaan hambatan vertikal dengan melakukan praktik eksklusivitas, tying dan bundling, serta aksi korporasi lain yang melibatkan perusahaan di mana komisarisnya saling rangkap jabatan.

Kemudian berpotensi membuat tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait, di mana komisaris perusahaan tersebut terlibat dalam rangkap jabatan.

Oleh sebab itu, lanjut Taufik, KPPU pun sudah menyampaikan dua rekomendasi kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat akibat rangkap jabatan di perusahaan pelat merah.

Baca juga: Pahala Mansury Diangkat Jadi Wakil Komisaris Utama Pertamina

Pertama, menyarankan untuk mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan dewan komisaris dan dewan pengawas dengan dewan komisaris perusahaan selain BUMN.

Kedua, untuk memastikan personil yang menjadi direksi/komisaris dalam lingkup BUMN tidak dalam posisi rangkap jabatan dengan perusahaan selain BUMN sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran terkait persaingan usaha.

"Ini dua poin yang kami sampaikan ke Menteri BUMN dalam semangat pencegahan, lebih baik di cegah di awal sebelum terjadinya pelanggaran kalau hanya dibiarkan," pungkas Taufik.