Menteri KP Trenggono soal Anjungan Migas Lepas Pantai: Jangan Hanya Pikirkan Keekonomian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyoroti keberadaan anjungan migas lepas pantai (AMLP) yang ada di Indonesia saat ini.

Berdasarkan catatan yang ia miliki, saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 600 AMLP.  Sebanyak 107 di antaranya sudah tidak beroperasi dan harus dibongkar atau dipulihkan kondisi lingkungan sekitar fasilitasnya.

Menurut Sakti, AMLP yang tidak beroperasi dan belum dibongkar berpotensi merusak ekosistem kelautan nasional.

Baca juga: Menteri Trenggono Mau Buat Terobosan, Nelayan Harus Dapat Pensiun

"Kalau misal 1 hektar (terumbu karang) rusak akibat kegiatan pengeboran itu akan berdampak sangat buruk kalau tidak dilakukan recovery," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (23/3/2021).

Oleh karenanya, Trenggono mendorong kepada semua pihak terkait, seperti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), untuk mulai merealisasikan langkah pemulihan lingkungan sekitar AMLP yang tidak lagi beroperasi.

"Kepada deputi SKK Migas dengan tidak hanya berpikir soal ekonomi, mulai hati kita diketuk berpikir soal keberlanjutan," kata dia.

Pemulihan fasilitas AMLP disebut Sakti sejalan dengan fokus pembahasan yang dilakukan banyak negara, yakni sistem ekonomi berkelanjutan atau sustainibility economy.

Merespons hal tersebut, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menegaskan, pihaknya tidak hanya fokus pada nilai ekonomi dalam operasional industri hulu migas.

"Keberlangsungan lingkungan juga kita perhatikan. Setiap platform anjungan lepas pantai yang dibangun tersebut sudah melalui tahap-tahap yang semestinya," tuturnya.

Ia pun melaporkan, saat ini terdapat 100 AMLP menganggur, tetapi tidak semuanya sudah siap melewati tahap decommisioning.

"Karena ada tahap-tahap yang diperlukan, perteknisan," ucapnya.

Baca juga: Sepak Terjang Sakti Wahyu Trenggono, Raja Menara yang Jadi Menteri KP