SKK Migas Sebut Ada 100 Anjungan Migas Lepas Pantai yang Sudah Tak Beroperasi

Kompas.com - 23/03/2021, 14:07 WIB
Ilustrasi anjungan migas dok SKK MigasIlustrasi anjungan migas

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan, saat ini terdapat 634 anjungan migas lepas pantai (AMLP) di Indonesia, di mana 100 di antaranya sudah tidak lagi beroperasi.

AMLP yang sudah tidak beroperasi tersebut dinilai harus dipulihkan kembali kondisi sekitar fasilitasnya atau decommisioning, agar tidak merusak ekosistem laut.

Namun, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan, tidak semua AMLP yang menganggur itu sudah siap untuk dilakukan decommisioning.

 Baca juga: SKK Migas Beberkan Progres Alih Kelola Blok Rokan ke Pertamina

"Ada 100 platform (AMLP) yang sudah tidak beroperasi, tapi saya sedikit clearkan, 100 belum sampai taha psiap di decommisioning," kata Julius dalam diskusi virtual, Selasa (23/3/2021).

Berdasarkan data yang ia paparkan, AMLP tidak beroperasi paling banyak dimiliki oleh Pertamina Hulu Energi (PHE), yakni PHE ONWJ 73 platform, PHE OSES 11 platform, PHE WMO 7 platform, PHKT 7 platform, EMP Malacca Strait 1 platform, dan Kangean Energy 1 platform.

Julius menjelaskan, belum semua AMLP dilakukan penutupan secara permanen atau permanent plug and abandoment, sehingga platform menganggur itu tidak bisa dilakukan decommisioning.

"Bahkan mulai dari kegiatan awal, paling hulu, ada yang belum final, kajian sub sea services-nya bahwa kondisi remaining resources yang ada di bawah sana itu masih bisa dikembangkan lagi pada kondisi tertentu barangkali," tutur dia.

Selain itu, terdapat banyak anjungan yang tidak memiliki dana decommisioning.

Baca juga: Produksi Minyak Blok Cepu Diprediksi Terus Menurun, Ini Langkah yang Diambil SKK Migas

Sebab, pembangunannya dilakukan sebelum tahun 1994, sehingga tidak memiliki rencana operasional yang baik.

"Jadi inilah yang dulu tidak terencana dengan baik pada zaman dulu, tidak ada dana yang dicadangkan. Untuk kontrak-kontrak baru," ucap Julius.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong kepada seluruh pihak terkait, seperti SKK Migas, untuk mulai merealisasikan langkah pemulihan lingkungan sekitar AMLP yang tidak lagi beroperasi.

"Kepada deputi SKK Migas dengan tidak hanya berpikir soal ekonomi aja, mulai hati kita diketuk berpikir soal keberlanjutan," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X