Hingga Februari, Realisasi Anggaran PEN 2021 Capai Rp 76,59 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) hingga Februari 2021 mencapai Rp 76,59 triliun.

Realisasi tersebut setara dengan 10,9 persen dari keseluruhan alokasi anggaran yang mencapai Rp 699,43 triliun.

"Program PEN di tahun 2021 itu tetap ditujukan untuk menjaga momentum pemulihan, belanja negara kita untuk PEN yang mencapai hampir Rp 700 triliun atau Rp 699,43 triliun, itu realisasinya mencapai Rp 76,59 triliun atau dalam hal ini 10,9 persen," jelas Sri Mulyani ketika konferensi pers APBN KiTa, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Keluhkan Kerap Dapat SMS Penawaran Utang

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran tersebut sebagian besar didominasi untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan kepada UMKM.

Ia mengatakan, alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Ini memang tujuannya pemulihan ekonomi nasional yang bisa dipengaruhi atau didukung oleh APBN langsung melalui belanja ke masyarakat sehingga bisa mendukung konsumsi rumah tangga terutama kelompok terbawah yakni 40 persen terendah," jelas Sri Mulyani.

Dari sisi mendongkrak permintaan masyarakat atau agregat demand, pemerintah memberi dukungan kepada UMKM serta memberi bantuan kepada peserta BPJS Kesehatan dalam hal subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di sisi lain, ada pula dukungan dorongan agregat demand dari sisi permintaan alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), serta belanja modal pemerintah.

Baca juga: Sri Mulyani Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I-2021 Masih Minus

Jika dirinci, realisasi untuk anggaran kesehatan adalah sebesar Rp 12,4 triliun atau baru tujuh persen dari alokasi Rp 176,3 triliun.

Selanjutnya, realisasi perlindungan sosial mencapai Rp25,97 triliun atau 16,5 persen dari alokasi yang sebesar Rp 157,41 triliun.

Kemudian, realisasi program prioritas Rp 1,44 triliun atau 1,2 persen dari Rp 122,42 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 29,63 triliun atau 16 persen dari Rp 184,83 triliun, dan insentif dunia usaha Rp 7,15 triliun atau 12,2 persen dari Rp 58,46 triliun.

"Ini adalah APBN melakukan fungsi countercyclical melalui sisi belanja yang bisa mempengaruhi konsumsi baik rumah tangga, pemerintah, dan belanja modalnya," ujar Sri Mulyani.