Jalankan JKP, Kemenaker Integrasikan Data dengan BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 23/03/2021, 19:03 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah  dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). DOK. Humas KemnakerMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengintegrasikan data Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong agar penggabungan data dapat terlaksana dengan cepat.

“Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).

Dengan adanya integrasi data, Ida menambahkan pemerintah segera menggulirkan program JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga: Terus Melonjak, Total Utang Pemerintah Capai Rp 6.361 Triliun

“Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja,” ujar Ida.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagaimana diketahui, ketentuan terkait JKP tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui aturan tersebut, pemerintah memberikan jaminan sosial kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK dalam bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja melalui program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja atau buruh yang telah ikut berbagai program jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan akan secara otomatis menjadi peserta program JKP begitu PP 37/2021 diundangkan dan berlaku.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Jaringan 5G Bakal Segera Tersedia di Indonesia



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penumpang KRL Melonjak, KAI Commuter Tegaskan Masih Ada Pembatasan

Penumpang KRL Melonjak, KAI Commuter Tegaskan Masih Ada Pembatasan

Whats New
Mengapa Tapering Bank Sentral AS Diwaspadai Banyak Negara?

Mengapa Tapering Bank Sentral AS Diwaspadai Banyak Negara?

Whats New
Investasi Ratusan Triliun untuk Mobil Listrik akan Datang ke Indonesia

Investasi Ratusan Triliun untuk Mobil Listrik akan Datang ke Indonesia

Whats New
Di Tengah Pandemi, Industri Furnitur Lokal Perluas Jangkauan Produk

Di Tengah Pandemi, Industri Furnitur Lokal Perluas Jangkauan Produk

Rilis
Kewirausahaan Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Ciri-cirinya

Kewirausahaan Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Ciri-cirinya

Whats New
Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Awal Pekan, Net Sell Asing Rp 361,47 Miliar

Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Awal Pekan, Net Sell Asing Rp 361,47 Miliar

Whats New
Kemenkop UKM Siapkan Skema Baru Pencairan BLT untuk UMKM

Kemenkop UKM Siapkan Skema Baru Pencairan BLT untuk UMKM

Whats New
Ada Gangguan Jaringan Internet Telkom, BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS

Ada Gangguan Jaringan Internet Telkom, BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS

Whats New
Coba Penerbangan Perdana Super Air Jet Jakarta-Palembang, Seperti Apa Rasanya?

Coba Penerbangan Perdana Super Air Jet Jakarta-Palembang, Seperti Apa Rasanya?

Whats New
Bank Mandiri Bakal Terbitkan Kartu Kredit Khusus UKM

Bank Mandiri Bakal Terbitkan Kartu Kredit Khusus UKM

Rilis
Banggar DPR Usulkan 40 Persen DAK Fisik Dialokasikan untuk Anggaran Ketahanan Pangan

Banggar DPR Usulkan 40 Persen DAK Fisik Dialokasikan untuk Anggaran Ketahanan Pangan

Whats New
Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Whats New
Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Whats New
Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Whats New
Apakah BLT UMKM Akan Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkop UKM

Apakah BLT UMKM Akan Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkop UKM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.