Bertemu Delegasi S&P, Menko Airlangga Sampaikan Strategi Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima delegasi lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor Global Rating (S&P) pada Selasa (23/3/2021) secara virtual.

Pertemuan ini menjadi penting karena sebelumnya pada 17 April 2020 yang lalu, lembaga rating S&P mengubah outlook Indonesia dari stabil ke negatif meskipun tidak mengubah peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB.

Airlangga dalam pertemuan tersebut menyatakan optimismenya terkait pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021.

Sebab, hal itu sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional. Ia mengatakan, ketersediaan vaksin akan meningkatkan optimisme pemulihan.

Lebih lanjut, Menko menyampaikan strategi kebijakan akan difokuskan pada empat faktor utama penggerak perekonomian yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

“Pemerintah terus mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun 2021 yang mencapai Rp 699,4 triliun atau sekitar USD 49,6 miliar." kata Airlangga seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Kesadaran Masyarakat Indonesia Menyiapkan Dana Darurat Masih Rendah

"Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis. Selain itu, terdapat berbagai program prioritas dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja,” sambung dia.

Selain alokasi anggaran PC-PEN, pemerintah fokus pada percepatan program vaksinasi dalam upaya membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

Ia pun mengungkapkan untuk mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) di 15 provinsi.

Menurutnya, kebijakan ini cukup efektif menekan angka kasus positif, tercermin dari tren penurunan angka kasus positif Covid-19.

Dalam jangka panjang, pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural, melalui implementasi UU Cipta Kerja.

“Undang-undang ini akan menyederhanakan dan mensinkronkan peraturan yang jumlahnya terlalu besar yang seringkali menghambat. UU Cipta Kerja berperan sebagai jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang,” ujar Airlangga.

Selain itu, untuk mengisi kesenjangan infrastruktur dan mencari sumber keuangan dari investor swasta, pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA).

Airlangga mengatakan, pembangunan infrastruktur juga akan dilanjutkan, melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di tengah pandemi Covid-19.

“Pembangunan infrastruktur ini akan membantu pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia,” jelas dia.

Terakhir, Airlangga menjelaskan akan meningkatkan kerja sama ekonomi internasional, salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), selain berbagai kemudahan ekspor yang akan diberikan.

Diharapkan melalui penjelasan yang komprehensif ini, outlook Indonesia dapat kembali naik dari negatif menjadi stabil.

Baca juga: UEA Bakal Gelontorkan Rp 143,9 Triliun ke Indonesia, untuk Apa?