Impor Beras untuk Siapa?

RENCANA pemerintah melakukan impor beras sebanyak satu juta ton disambut kritik dan menuai polemik. Tak hanya dianggap tak berpihak pada petani, pemerintah juga dinilai plin plan.

Adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang pertama kali mencetuskan rencana impor beras tersebut. Ketua Umum Partai Golkar ini menyampaikan hal itu di forum Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun langsung menyambut rencana tersebut. Ia mengatakan, rencana impor ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas, Kementerian Perdagangan bahkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut. Menurut dia, impor beras akan digunakan untuk menambah cadangan beras nasional atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock.

Tak satu suara

Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan menyatakan, impor beras dilakukan guna mengamankan cadangan beras nasional. Alasannya, cadangan beras akan terkuras guna bantuan sosial selama pandemi.

Selain itu juga jaga-jaga jika terjadi bencana dan untuk menjaga stabilitas harga. Menurut Mendag, stok riil di Perum Bulog hanya tersisa 500 ribu ton. Menurut dia, idealnya perlu tambahan 1 juta ton lagi.

Namun, Kementerian Pertanian bersuara berbeda. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan stok beras hingga akhir Mei aman.

Stok hingga akhir Desember lalu mencapai 7.389.575 ton. Sementara perkiraan produksi dalam negeri pada panen raya ini mencapai 17.511.596 ton sehingga jumlah stok beras hingga akhir Mei mencapai 24.901.792 ton.

Jumlah tersebut lebih dari cukup karena estimasi kebutuhan sekitar 12.336.041 ton. Menteri asal Partai Nasdem ini bahkan optimistis, stok beras nasional akan surplus.

Tak hanya Kementan, Perum Bulog juga mengaku bingung dengan rencana impor beras tersebut. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengaku tak tahu menahu perihal kebijakan rencana impor beras ini.

Ia mengaku menerima perintah mendadak dari Mendag dan Menko Perekonomian. Padahal, saat rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya tidak pernah membahas soal impor beras.