Sri Mulyani Optimistis Defisit APBN Bisa di Bawah 3 Persen di 2023, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) bisa kembali ke level di bawah 3 persen pada tahun 2023 mendatang.

Untuk diketahui, sebagai respon atas dampak pandemi Covid-19, pemerintah bersama dengan parlemen sepakat untuk memberikan kelonggaran terhadap defisit anggaran di atas 3 persen pada rentang tahun 2020 hingga 2022.

Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020.

Baca juga: Defisit APBN Capai Rp 63,6 Triliun di Februari 2021

Kelonggaran tersebut dimaksudkan lantaran pemerintah perlu untuk menggelontorkan stimulus dalam rangka mendongkrak kinerja perekonomian.

Sri Mulyani mengatakan, target untuk bisa mencapai defisit anggaran di bawah 3 persen tersebut bakal tercapai lantaran tahun ini, kinerja perekonomian sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

"Di tahun 2021, pemulihan riproyeksi terjadi di kuartal II dan kuartal III, erta akan berlanjut di tahun berikutnya," ujar Sri Mulyani dalam webinar Fitch on Indonesia 2021: Navigating a Post-Pandemic World, Rabu (24/3/2021).

"Langkah yang di luar kebiasaan ini tidak lagi diperlukan, meski di sisi lain kami sangat menyadari tidak bisa mencabut beragam program stimulus secara tiba-tiba yang justru akan mendisrupsi proses pemulihan," jelas Sri Mulyani.

Ia pun mengatakan, saat ini mesin-mesin perekonomian, mulai dari konsumsi, investasi, serta ekspor sudah mulai bergerak.

Situasi ini sangat berbeda dengan tahun 2020 lalu, di mana pemerintah menjadi satu-satunya mesin yang mampu memacu gerak perekonomian.

"Tetapi tidak kemudian pemerintah secara begitu saja mematikan mesin tersebut, namun akan dilakukan secara perlahan mulai tahun ini dan tahun 2022 mendatang," jelas dia.

Baca juga: Defisit APBN 2020 Tembus Rp 956,3 Triliun