Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Impor Beras, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI melihat adanya potensi maladministrasi dalam pengambilan keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak satu juta ton.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, indikasi tersebut dikarenakan pihaknya tak melihat ada indikator yang mengharuskan keran impor beras dibuka, baik itu dari sisi produksi maupun harga beras.

"Ombudsman mencermati adanya potensi mal administrasi terkait mekanisme keputusan impor beras," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Impor Beras untuk Siapa?

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.

Saat ini stok beras di Perum Bulog, penggilingan, pedagang, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) hingga hotel, restoran, kafe (horeka) mencapai 6,79 juta ton. Maka, stok beras nasional diyakini masih relatif aman.

Begitu pula dari sisi harga beras nasional yang berhasil terjaga stabil dalam tiga tahun terakhir atau sejak pertengahan 2018 hingga 2020.

Baca juga: 7 Provinsi Penghasil Beras Terbesar di Indonesia

Oleh sebab itu, Yeka menyoroti mekanisme pada rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memutuskan kebijakan impor beras.

Sebab seharusnya rencana impor diputuskan berbasiskan data yang valid dengan memperhatikan early warning system atau sistem peringatan dini. Ia bilang, hal ini akan didalami oleh Ombudsman RI.

"Sehingga kami melihat bahwa ini jangan-jangan ada yang salah dalam memutuskan kebijakan impor," katanya.

Selain itu, Ombudsman RI juga melihat adanya maladministrasi dalam manajemen stok beras di Perum Bulog. Lantaran tak seimbang antara penyerapan dan penyaluran beras.

Baca juga: Banyak Orang yang Diet Keto, Mengapa Pemerintah Tetap Impor Beras?