Ada LPI, Sri Mulyani Tak Ingin BUMN Hanya Andalkan Suntikan Pemerintah

Kompas.com - 24/03/2021, 16:39 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan kepada media melalui video conference di Jakarta, Selasa (24/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan kepada media melalui video conference di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) bakal mengurangi ketergantungan perusahaan-perusahaan BUMN terhadap suntikan modal pemerintah.

Sri Mulyani mengatakan, BUMN harus bisa bekerja sama dengan LPI untuk memperbaiki neraca keuangan sekaligus mengelola aset yang mereka miliki.

"Saya sebagai menteri keuangan tidak akan dengan mudah menyuntikkan dana ke BUMN dan mereka harus bekerja sama dengan INA," ujar Sri Mulyani dalam webinar Fitch on Indonesia 2021: Navigating a Post-Pandemic World, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: UEA Tanam Modal Rp 143,9 Triliun di LPI, Ini Sektor-sektor yang Dilirik

Ia menjelaskan, LPI yang merupakan lembaga pengelola dana abadi tersebut akan bekerja sama dengan investor-investor global sekaligus menggandeng BUMN yang dianggap memiliki potensi.

Untuk itulah di dalam jajaran pengawas, selain dirinya, ada pula Menteri BUMN Erick Thohir yang saat ini sedang melakukan reformasi BUMN.

"Pak Erick Thohir tengah melakukan reformasi dari seluruh BUMN dan akan melihat neraca keuangan mereka," ujar Sri Mulyani.

Ia pun mengatakan, saat ini BUMN memiliki aset dalam jumlah besar, namun tidak cukup produktif.

Dengan bekerja sama dengan INA, harapannya aset-aset tersebut bisa digerakkan dan dikelola sehingga memiliki nilai yang lebih.

"Jadi INA tidak hanya untuk mengundang investasi, tetapi juga mengubah cara berpikir BUMN mengenai cara mengelola aset di Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Di tahun 2021 ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 42,38 triliun dalam bentuk suntikan modal kepada sembilan BUMN.

BUMN tersebut yakni PT PLN (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), dan PT Hutama Karya. Selain itu juga PT Pelindo III, PT PAL, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT LPEI, dan terakhir PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Baca juga: Airlangga Sebut Telah Berkonsultasi dengan 50 Perusahaan untuk Kembangkan LPI

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X