Ada LPI, Sri Mulyani Tak Ingin BUMN Hanya Andalkan Suntikan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) bakal mengurangi ketergantungan perusahaan-perusahaan BUMN terhadap suntikan modal pemerintah.

Sri Mulyani mengatakan, BUMN harus bisa bekerja sama dengan LPI untuk memperbaiki neraca keuangan sekaligus mengelola aset yang mereka miliki.

"Saya sebagai menteri keuangan tidak akan dengan mudah menyuntikkan dana ke BUMN dan mereka harus bekerja sama dengan INA," ujar Sri Mulyani dalam webinar Fitch on Indonesia 2021: Navigating a Post-Pandemic World, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: UEA Tanam Modal Rp 143,9 Triliun di LPI, Ini Sektor-sektor yang Dilirik

Ia menjelaskan, LPI yang merupakan lembaga pengelola dana abadi tersebut akan bekerja sama dengan investor-investor global sekaligus menggandeng BUMN yang dianggap memiliki potensi.

Untuk itulah di dalam jajaran pengawas, selain dirinya, ada pula Menteri BUMN Erick Thohir yang saat ini sedang melakukan reformasi BUMN.

"Pak Erick Thohir tengah melakukan reformasi dari seluruh BUMN dan akan melihat neraca keuangan mereka," ujar Sri Mulyani.

Ia pun mengatakan, saat ini BUMN memiliki aset dalam jumlah besar, namun tidak cukup produktif.

Dengan bekerja sama dengan INA, harapannya aset-aset tersebut bisa digerakkan dan dikelola sehingga memiliki nilai yang lebih.

"Jadi INA tidak hanya untuk mengundang investasi, tetapi juga mengubah cara berpikir BUMN mengenai cara mengelola aset di Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Di tahun 2021 ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 42,38 triliun dalam bentuk suntikan modal kepada sembilan BUMN.

BUMN tersebut yakni PT PLN (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), dan PT Hutama Karya. Selain itu juga PT Pelindo III, PT PAL, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT LPEI, dan terakhir PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Baca juga: Airlangga Sebut Telah Berkonsultasi dengan 50 Perusahaan untuk Kembangkan LPI

Sri Mulyani pun mengatakan, LPI merupakan salah satu kendaraan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan BUMN dan APBN saja.

"Kapasitas pembiayaan APBN dan BUMN saat ini, terlihat dalam neraca, terutama BUMN, adalah sudah tinggi, exposure dari leverage-nya. Maka butuh melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendaaan domestik dalam rangka meneruskan upaya pembangunan," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Baca juga: Jadi Pintu Gerbang Untuk Tarik Investasi ke RI, Apa Itu LPI?

Sebelumnya Direktur Utama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Ridha Wirakusumah sempat mengatakan, LPI akan mengelola modal berupa dana yang didapatkan dengan mengundang investor untuk bekerja sama dalam proyek-proyek tertentu.

Sehingga nantinya dana tersebut menjadi dana abadi atau sovereign wealth fund (SWF) yang memiliki manfaat jangka panjang. Untuk itu, LPI bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang ramah investor.

"Sehingga investor bisa masuk ke Indonesia dengan lebih nyaman dan yakin, sehingga bisa berpartisipasi bersama ikut serta dalam pembangunan Indonesia yang masa depannya luar biasa, apakah dari sisi demografis, size, dan potensi bisnis," ujar Ridha.

Baca juga: Airlangga Sebut Telah Berkonsultasi dengan 50 Perusahaan untuk Kembangkan LPI