Ombudsman: Mutu Beras Bulog Turun, Potensi Kerugian Negara Capai Rp 1,25 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyoroti mekanisme penugasan pemerintah kepada Perum Bulog dalam hal pengadaan beras. Sebab, antara penyerapan dan penyaluran beras tak seimbang.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menjelaskan, saat ini cadangan beras pemerintah di Bulog mencapai sekitar 800.000 ton. Namun, sebanyak 300.000-400.000 ton beras di antaranya mengalami turun mutu.

Beras yang turun mutu itu berasal dari sisa impor pada 2018 lalu dan pengadaan dalam negeri sepanjang 2018-2019.

Baca juga: Buwas Beberkan 2 Menteri Jokowi yang Perintahkan Impor Beras

"Jika saja setengahnya (dari beras turun mutu) tidak layak konsumsi maka potensi kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun," ujar Yeka dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/2021).

Menurut Yeka, Bulog menerima penugasan penyerapan beras tiap tahunnya, namun tak diimbangi dengan penugasan penyaluran.

Jalur distribusi beras Bulog dipangkas seiring dihapuskannya penugasan program bansos rastra oleh pemerintah sejak 2018. Padahal program ini mampu menyalurkan beras Bulog sebanyak 2,6 juta ton per tahun.

Hal itu membuat penyaluran beras Bulog utamanya hanya mengandalkan operasi pasar. Alhasil banyak beras yang tersimpan cukup lama di gudang Bulog dan alami turun mutu.

"Dulu ada rastra tapi diganti menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang berasnya di ambil dari pasar, Bulog tidak bisa lagi. Padahal Bulog tetap harus serap beras dalam negeri," jelas dia.

Oleh sebab itu, kata Yeka, pihaknya melihat ada potensi maladministrasi dalam manajemen stok beras di Perum Bulog. Sebab, BUMN pangan itu tak memiliki kapasitas penyaluran beras dengan baik.

Ia bilang, hal itu menunjukkan adanya kebijakan yang tidak tepat dan membuat integrasi menjadi bermasalah antara hulu dan hilir.

"Ini yang jadi fokus Ombudsman dalam kebijakan beras. Sebab hal ini berpotensi merugikan negara dan bisa jadi ujungnya mematikan Perum Bulog sendiri," ungkapnya.

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Impor Beras, Ini Alasannya