Ombudsman: Mutu Beras Bulog Turun, Potensi Kerugian Negara Capai Rp 1,25 Triliun

Kompas.com - 24/03/2021, 17:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyoroti mekanisme penugasan pemerintah kepada Perum Bulog dalam hal pengadaan beras. Sebab, antara penyerapan dan penyaluran beras tak seimbang.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menjelaskan, saat ini cadangan beras pemerintah di Bulog mencapai sekitar 800.000 ton. Namun, sebanyak 300.000-400.000 ton beras di antaranya mengalami turun mutu.

Beras yang turun mutu itu berasal dari sisa impor pada 2018 lalu dan pengadaan dalam negeri sepanjang 2018-2019.

Baca juga: Buwas Beberkan 2 Menteri Jokowi yang Perintahkan Impor Beras

"Jika saja setengahnya (dari beras turun mutu) tidak layak konsumsi maka potensi kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun," ujar Yeka dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/2021).

Menurut Yeka, Bulog menerima penugasan penyerapan beras tiap tahunnya, namun tak diimbangi dengan penugasan penyaluran.

Jalur distribusi beras Bulog dipangkas seiring dihapuskannya penugasan program bansos rastra oleh pemerintah sejak 2018. Padahal program ini mampu menyalurkan beras Bulog sebanyak 2,6 juta ton per tahun.

Hal itu membuat penyaluran beras Bulog utamanya hanya mengandalkan operasi pasar. Alhasil banyak beras yang tersimpan cukup lama di gudang Bulog dan alami turun mutu.

"Dulu ada rastra tapi diganti menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang berasnya di ambil dari pasar, Bulog tidak bisa lagi. Padahal Bulog tetap harus serap beras dalam negeri," jelas dia.

Oleh sebab itu, kata Yeka, pihaknya melihat ada potensi maladministrasi dalam manajemen stok beras di Perum Bulog. Sebab, BUMN pangan itu tak memiliki kapasitas penyaluran beras dengan baik.

Ia bilang, hal itu menunjukkan adanya kebijakan yang tidak tepat dan membuat integrasi menjadi bermasalah antara hulu dan hilir.

"Ini yang jadi fokus Ombudsman dalam kebijakan beras. Sebab hal ini berpotensi merugikan negara dan bisa jadi ujungnya mematikan Perum Bulog sendiri," ungkapnya.

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Impor Beras, Ini Alasannya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.