"Mari Kita Bicara tentang Keberpihakan kepada Masyarakat Kecil..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Serikat Nelayan NU (PPSNNU) meminta pemerintah berpihak pada petani garam dan masyarakat kecil. Permintaan ini menindaklanjuti rencana pemerintah mengimpor garam 3,07 juta ton tahun 2021.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Nelayan NU Wicaksono mengatakan, dukungan diperlukan terlepas dari berbagai alasan pemerintah mengimpor garam selama ini.

Sebagai informasi, alasan pemerintah mengimpor garam selalu sama, yakni karena faktor cuaca, kualitas garam yang tidak sesuai standar industri, hingga kurangnya kuantitas garam lokal.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Impor Garam Harusnya Tak Lebih dari 1,7 Juta Ton

"Mari kita bicara tentang keberpihakan kepada masyarakat kecil. Apabila sebagian wilayah kualitas garam tidak memenuhi standar nasional, marilah kita lakukan pendampingan, mekanisasi pemanfaatan teknologi lebih lanjut kepada para petani kita," kata Wicaksono dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (24/3/2021).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018, kualitas garam industri harus memenuhi kadar NaCL 97 persen. Saat ini, kadar NaCL industri garam lokal hanya berkisar 70-75 persen.

Jika saat ini industri garam lokal belum memenuhi standar tersebut, hendaknya pemerintah memberi pendampingan kepada masyarakat kecil.

"Saya yakin apabila ada keberpihakan dari pemerintah, impor garam pasti akan stop. Tinggal masalahnya kita hitung volume," tutur Wicaksono.

Lebih lanjut PPSNNU mendesak pemerintah untuk membuka lahan garam baru mencapai 100.000 hektar, alih kelola teknologi, dan mekanisasi, serta modernisasi pertanian garam.

Agar impor garam bisa disetop, pemerintah pun perlu memberantas mafia garam.

"Maka pemerintah perlu turun tangan secara langsung memberantas mafia garam atau tengkulak-tengkulak yang nakal, lakukan operasi pasar, subsidi juga bisa menjadi opsi meski bukan prioritas," sebut dia.

Baca juga: Miris, Harga Garam di 3 Sentra Produksi Cuma Rp 100-200 per Kilogram