Ada Potensi Malaadministrasi, Ombudsman Tegas Minta Impor Beras Ditunda

Kompas.com - 25/03/2021, 10:34 WIB
Ilustrasi beras KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGIlustrasi beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI mencium adanya potensi cacat administrasi atau malaadministrasi terkait mekanisme pengambilan kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton. Oleh sebab itu, keputusan impor beras diminta ditunda.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kembali rapat koordinasi terbatas (rakortas) untuk menunda keputusan impor beras.

Setidaknya penundaan hingga Mei 2021 guna mengetahui lebih dulu data valid mengenai hasil panen raya dalam negeri dan pengadaan beras oleh Perum Bulog.

Baca juga: Polemik Beras Impor, Ombudsman Dalami Potensi Maladministrasi

"Ombudsman meminta Kemenko Perekonomian untuk melaksanakan rakortas guna menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan oleh Bulog pada awal Mei,” tegas Yeka dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/2021).

Menurutnya, Ombudsman tak melihat ada indikator yang mengharuskan keran impor dibuka, baik itu dari sisi produksi maupun harga beras.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) total stok beras nasional saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton. Stok beras nasional diyakini masih relatif aman.

Terdiri dari Bulog 883.585 ton, penggilingan 1 juta ton, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) 30.600 ton, lumbung pangan masyarakat (LPM) 6.300 ton, rumah tangga 3,2 juta ton, serta hotel, restoran, kafe (horeka) 260.200 ton.

Begitu pula dari sisi harga beras nasional yang berhasil terjaga stabil dalam tiga tahun terakhir atau sejak pertengahan 2018 hingga 2020.

“Merujuk data stok pangan dan potensi produksi beras nasional di 2021, Ombudsman menilai bahwa stok beras nasional masih relatif aman, dan tidak memerlukan impor dalam waktu dekat ini,” ungkap dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.