Kompas.com - 25/03/2021, 20:00 WIB
Ilustrasi KONTAN/CAROLUS AGUS WALUYOIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan aktivitas inti berupa pengawasan transaksi transfer pricing. Tujuannya untuk memitigasi upaya penghindaran pajak oleh para wajib pajak bandel.

Strategi pengawasan ini merupakan salah satu upaya Ditjen Pajak dalam melakukan intensifikasi guna mencapai target penerimaan pajak tahun ini. Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang didapat Kontan.co.id, Ditjen Pajak akan mengawasi enam jenis transaksi transfer pricing.

Pertama pembelian atau penjualan barang berwujud berupa bahan baku, barang jadi, dan barang dagang. Kedua penjualan atau pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap.

Ketiga penyerahan atau pemanfaatan barang tidak berwujud, termasuk pembayaran royalti. Keempat pinjaman uang atau pembayaran bunga.

Baca juga: BNI Akan Terbitkan Obligasi Global 500 Juta Dollar AS

Kelima penyerahan jasa atau pembayaran jasa. Keenam penyerahan atau perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, dari keenam transaksi transfer pricing itu, yang rawan terjadi penghindaran pajak adalah transaksi perdagangan/jasa lintas negara. Sebab, nilai transaksinya tidak ada acuan harga pasarnya. Alhasil, harga transaksi antar grup relatif lebih mudah di rekayasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Modusnya memanfaatkan harga jual barang/jasa dari Indonesia ke pihak terafiliasi di luar negeri yang berada di negara dengan tarif pajak penghasilan PPh lebih rendah dari Indonesia, sebab lebih murah dibandingkan apabila dijual kepada pihak yang tidak berafiliasi,” kata dia kepada Kontan.co.id, Kamis (25/3/2021).

Konsekuensinya, penerimaan dari entitas yang berada di Indonesia lebih rendah dari semestinya.

“Untuk mengatasi penghindaran pajak dari transaksi transfer pricing, saya kira tinggal ikuti dan implementasi kan rekomendasi OECD untuk mengatasi transfer pricing,” ujar Fajry.

Baca juga: Mau Lapor SPT Online tetapi Lupa EFIN? Simak Ini

Adapun lebih lanjut, masih berdasarkan informasi yang dihimpun Kontan.co.id, Ditjen Pajak akan melakukan pengawasan transfer pricing terhadap wajib pajak (WP) yang memiliki transaksi afiliasi dan berisiko tinggi berdasarkan compliance risk management (CRM) transfer pricing. Pengawasan transfer pricing ini dilakukan secara nasional.

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.