Buka-bukaan Buwas: Rakortas Tak Singgung Impor Beras hingga Stok Cukup

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso buka-bukaan terkait kebijakan pemerintah untuk membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Bulog memang ditunjuk untuk melaksanakan penugasan impor ini.

Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan, pada dasarnya dia tidak tahu terkait keputusan impor beras, sebab dalam rapat kordinasi terbatas (rakortas) yang dihadirinya tak ada pembahasan yang menyinggung impor beras.

Ia menjelaskan, dalam rakortas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri sejumlah menteri, hanya membahas tentang kesiapan jelang bulan puasa dan Lebaran dari segala aspek pangan, termasuk beras.

Baca juga: Stok Beras Bulog Capai 923.000 Ton, Buwas Pede Tak Perlu Impor

Dalam rapat dibicarakan mengenai prediksi panen dan ketersediaan beras. Saat itu pihak Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Maret-Mei 2021 merupakan masa panen raya sehingga produksi gabah dan beras diproyeksi surplus.

“Waktu rakortas, wacana impor itu enggak ada, karena rapat hanya bicarakan kesiapan jelang puasa dan Lebaran dari segala aspek pangan. Tapi dalam proses perjalanannya sekarang ada kebijakan impor,” kata Buwas dalam webinar PDIP, Kamis (26/3/2021).

Ia mengatakan, Bulog memang memiliki penugasan untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) dikisaran 1-1,5 juta ton. Kebijakan ini telah diputuskan dalam rakortas 2018 lalu.

Saat itu memang dibutuhkan stok beras yang banyak sebab Bulog terlibat dalam program bansos rastra dengan menyalurkan beras sebanyak 2,6 juta ton per tahunnya.

Sehingga pemerintah memutuskan impor beras sebanyak 1,8 juta ton di 2018, mengingat stok beras di Bulog kala itu hanya sebesar 600.000 ton.

Baca juga: Mendag Janji akan Mundur jika Kebijakan Impor Beras Salah

Namun, pada 2019 program bansos rastra tersebut diganti menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT). Bulog pun kehilangan hilir untuk menyalurkan stok CBP.

Adapun stok CBP memang baru bisa disalurkan bila ada penugasan dari pemerintah.