Soal Larangan Mudik Lebaran, Luhut: Memang Kita Enggak Punya Pilihan Banyak...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan pemerintah melarang untuk mudik Lebaran tahun ini merupakan satu-satunya pilihan untuk mencegah penambahan kasus positif virus corona (Covid-19).

Luhut menyebutkan, Eropa misalnya, ketika opsi perjalanan wisata dibuka, kasus Covid-19 justru meningkat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah.

"Memang kita enggak punya pilihan banyak mengenai libur ini. Karena kita lihat pengalaman di Eropa. Dia begitu dibuka langsung naik 30 persen. Jadi kita enggak mau (terjadi) itu," ujarnya dalam konfrensi pers virtual, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Resmi Larang Mudik Lebaran, Kemenhub Siapkan Aturan Pengendalian Transportasi

Namun Luhut tak menampik, larangan mudik Lebaran kali ini akan berimbas lagi terhadap sektor pariwisata terutama di Bali, yang kini jadi fokus pemerintah.

"Tadi sudah diputuskan di rapat kabinet libur Lebaran ini kita hold saja dulu," ucapnya.

Seperti diberitakan, pada Rapat Persiapan Hari Raya Idul Fitri 2021 hari ini pemerintah, melalui pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy, memutuskan untuk meniadakan kegiatan mudik Lebaran tahun 2021.

Larangan berlaku baik untuk aparatur sipil negara, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Larangan mudik akan berlaku pada 6-17 Mei 2021, sebelum dan sesudah tanggal itu, diimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu.

Baca juga: Tekan Kasus Covid-19, Menteri PANRB Usulkan Libur Lebaran Dipersingkat

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir.

Keputusan tersebut diambil mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Dengan demikian, kata dia, salah satu upaya pemerintah yang sedang dilakukan dalam penanganan Covid-19, yakni vaksinasi bisa berjalan maksimal.

Selanjutnya, kata dia, aturan-aturan yang menunjang peniadaan mudik tersebut akan diatur oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Baca juga: Belum Ada Larangan, Apakah PNS Boleh Mudik Lebaran?