Polemik Impor Beras: Lutfi Pasang Badan, Buwas Buka-bukaan, Jokowi Angkat Suara

Kendati demikian, ia menekankan, bila Bulog mampu menyerap beras petani dalam negeri mencapai stok 1 juta-1,5 juta ton, maka rencana impor tak perlu direalisasikan. Sebab, artinya sudah mencukupi untuk kebutuhan cadangan beras.

Lutfi memastikan, pemerintah akan memperhatikan dinamika ke depan terkait pelaksanaan kebijakan impor. Jika memang diperlukan, ia menjamin, impor beras tidak akan dilakukan saat panen raya.

"Ini adalah situasi yang dinamis. Saya jamin tidak ada impor saat panen raya. Hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan harga petani, karena memang belum ada yang impor," kata dia.

Baca juga: Impor Beras untuk Siapa?

Lutfi pun pasang badan jika ada yang harus disalahkan atas kegaduhan yang terjadi akibat kebijakan impor beras.

Terutama terkait adanya perbedaan pendapat di antara jajaran pejabat kementerian/lembaga yang ditangkap publik selama ini.

Ia tak ingin ada pihak-pihak yang menyalahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, atau pun Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas).

“Saya minta tolong kalau ada perbedaan tanya saya. Saya akan berusaha adil dan fair. Jadi jangan salahkan Pak Menko, Pak Mentan, jangan salahkan Dirut bulog. Salahkan saya,” kata Muhammad Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).

Pandangan Bulog soal impor beras

Penugasan impor beras ini memang diberikan kepada Bulog, kendati demikian Direktur Utama Bulog Budi Waseso memiliki pandangan berbeda terkait kebijakan impor. Ia meyakini, produksi dalam negeri cukup untuk memenuhi pasokan beras Bulog.

Buwas, sapaan akrabnya, mengaku dirinya tidak tahu menahu mengenai keputusan impor beras 1 juta ton tersebut. Menurut dia, dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dihadirinya tak ada pembahasan yang menyinggung impor beras.

Ia menjelaskan, dalam rakortas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri sejumlah menteri, hanya membahas tentang kesiapan jelang bulan puasa dan Lebaran dari segala aspek pangan, termasuk beras.

Dalam rapat dibicarakan mengenai prediksi panen dan ketersediaan beras. Saat itu pihak Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Maret-Mei 2021 merupakan masa panen raya sehingga produksi diproyeksi surplus.

Baca juga: Tak Bisa Tolak Impor Beras, Mentan SYL Minta Maaf ke DPR

Menurut Buwas, langkah impor beras ini muncul setelah pihaknya secara tiba-tiba menerima perintah dari Menko Airlangga dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

“Waktu rakortas, wacana impor itu enggak ada, karena rapat hanya bicarakan kesiapan jelang puasa dan Lebaran dari segala aspek pangan. Tapi dalam proses perjalanannya sekarang ada kebijakan impor,” ungkapnya dalam webinar PDIP, Kamis (26/3/2021).

Mantan Kabareskrim dan Kepala BNN itu menyatakan, dirinya meyakini proyeksi Kementan dan BPS terkait produksi beras nasional akan surplus pada tahun ini. Oleh sebab itu dinilai tak perlu dilakukan impor beras.

Data BPS menyebut potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.

Menurut Buwas, sejak masa panen raya atau awal Maret hingga saat ini penyerapan Bulog sudah mencapai 145.000 ton. Per 25 Maret 2021 stok beras di Bulog pun telah mencapai 923.471 ton, terdiri dari CBP 902.353 ton dan beras komersial 21.119 ton.

Dia memperkirakan, setidaknya hingga April serapan beras hanya untuk CBP bisa mencapai 390.000 ton. Sehingga bila diakumulasi dengan stok saat ini total CPB pada akhir April sudah di atas 1 juta ton.

"Lalu Mei akan serap lagi. Jadi kalau tadi stok (CBP) di Bulog itu harus 1 juta-1,5 juta itu amat sangat bisa (dari dalam negeri), tidak perlu impor," tegasnya.

Meski ada penugasan impor, kata dia, Bulog akan terus memaksimalkan penyerapan beras dalam negeri. Pihaknya bakal membeli beras di daerah yang produksinya melimpah dan akan menyuplai ke daerah yang defisit beras.

Hal ini guna memastikan seluruh daerah Indonesia terjamin kebutuhannya akan beras.

"Saya ingin menjamin bahwa pangan itu aman, khususnya beras di seluruh Indonesia. Saya berkeyakinan bahwa kita ini bisa swasembada pangan dan tidak perlu buru-buru menyatakan impor," tegas Buwas.

Baca juga: Buwas: Belum Apa-apa Kok Malah Mau Impor Beras

Ombudsman sebut ada potensi maladministrasi kebijakan impor beras

Polemik kebijakan impor beras ini pun mendapat perhatian Ombudsman RI. Lembaga itu melihat ada potensi cacat administrasi atau maladministrasi terkait mekanisme pengambilan kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton.