Mengingat Menkeu RI yang Memilih Mundur: Samsi Hingga Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com – Pergantian jabatan menteri umumnya terjadi ketika berakhirnya masa kabinet yang dibentuk presiden.

Selain itu, pergantian menteri juga bisa dilakukan kepala negara melalui kebijakan reshuffle kabinet. Di luar itu, pergantian menteri juga bisa terjadi ketika seorang menteri memilih mundur sebelum periode kabinet berakhir atau tanpa adanya reshuffle.

Sepanjang sejarah pemerintahan sejak Indonesia merdeka, terdapat sejumlah Menteri Keuangan atau Menkeu yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya.

Mundurnya Menteri Keuangan bahkan sudah terjadi ketika Indonesia baru saja merdeka di tahun 1945. Berpuluh tahun kemudian, kejadian mundurnya Menteri Keuangan kembali terjadi, dengan pertimbangan dan alasan yang berbeda.

Berikut ini rangkuman para Menteri Keuangan RI yang pernah memilih mundur dari jabatannya, berikut alasan dan profil singkatnya.

Samsi Sastrawidagda Menkeu pertama RI

Sosok Samsi Sastrawidagda tercatat sebagai orang pertama yang menjabat Menteri Keuangan RI. Ia masuk dalam pemerintahan Presiden Soekarno sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Presidensial.

Masa jabatan Samsi sebagai Menteri Keuangan terhitung sangat singkat, yakni hanya selama periode 19 Agustus 1945 – 2 September 1945. Samsi memilih berhenti dari jabatannya karena alasan kesehatan.

Dikutip dari buku berjudul “Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa” yang diterbitkan Kementerian Keuangan, Samsi diketahui lahir di Solo pada tanggal 13 Maret 1894.

Ia lantas menempuh pendidikan ekonomi dan hukum negara di Sekolah Tinggi Dagang (Handels-hogeschool) di Rotterdam. Gelar akademik terakhir yang didapat tahun 1925 adalah gelar Doktor dengan disertasi De Ontwikkeling v.d handels politic van Japan.

Perjalanan karier Samsi di Departemen Keuangan dirintis sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945.

“Pada saat itu, dibentuk 12 Departemen-Departemen dan 4 Menteri Negara termasuk di dalamnya Departemen Keuangan,” tulis buku tersebut, dikutip pada Minggu (28/3/2021).

Sebelum itu, Samsi Sastrawidagda adalah Kepala Kantor Tata Usaha dan Pajak di Surabaya pada masa pendudukan Jepang. PPKI lantas menunjuknya sebagai Menteri Keuangan pada kabinet RI pertama (Kabinet Bucho/Presidensial).

Baca juga: Profil Fuad Rizal: Bos Konsorsium Pelabuhan Patimban, Eks Dirkeu dan Plt Dirut Garuda

Saat itu, PPKI dalam sidangnya yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, memang menetapkan Kabinet Presidensial dengan 12 Menteri Departemen (Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum), 5 Menteri Negara dan 2 Wakil Menteri dengan salah satunya Menteri Keuangan.

Dengan terbentuknya Departemen-Departemen secara otomatis para pegawai yang semula bekerja pada instansi-instansi Pemerintah Jepang, kini menjadi pegawai-pegawai Departemen Pemerintah Republik Indonesia.

“Termasuk mereka yang sebelumnya bekerja pada Gunseikanbu Zaimubu (Departemen Keuangan pada masa Jepang), langsung menjadi pegawai Departemen Keuangan yang dipimpin oleh seorang Menteri,” tulis buku itu.

Pada saat itu belum dimungkinkan untuk menyusun struktur organisasi kementerian-kementerian termasuk Kementerian Keuangan. Demikian pula Dr. Samsi Sastrawidagda, belum sempat menyusun organisasi sampai dengan digantikan oleh A.A. Maramis karena mengundurkan diri pada 2 September 1945.

Baca juga: Mengenal Bank Wakaf Mikro: Definisi, Manfaat, dan Cara Ajukan Pinjaman

“Sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Republik Indonesia pertama Dr. Samsi mempunyai peranan besar dan dikenal yaitu Operasi Penggedoran Bank, ketika pemerintah membutuhkan dana awal untuk membiayai perjuangan dan jalannya pemerintahan,” demikian bunyi penjelasan buku itu.

Sri Mulyani mundur dari Menkeu era SBY

Menteri Keuangan berikutnya yang pernah mundur dari jabatannya adalah Sri Mulyani Indrawati. Ia mundur dari jabatan Menteri Keuangan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sri Mulyani tercatat menjabat Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu selama periode 7 Desember 2005 – 20 Mei 2010. Apa alasan Sri Mulyani mundur dari kabinet SBY?

“Pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menyatakan berhenti sebagai Menteri Keuangan dan dipercaya oleh Bank Dunia untuk memangku jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia,” kata buku tersebut.

Di era SBY sendiri, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Tak hanya sebagai Menkeu, sejak tahun 2008, Sri Mulyani juga sempat menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Setelah rezim berganti, Sri Mulyani akhirnya kembali menjadi Menteri Keuangan usai ‘dipulangkan Jokowi’. Pada tanggal 27 Juli 2016, ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja.

Baca juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Anggaran Untuk Serap Beras Petani

“Setelah memimpin Kementerian Keuangan dalam KIB I dan KIB II untuk kedua kalinya Sri Mulyani Indrawati (SMI) setelah menjalani penugasan di Bank Dunia dipercaya kembali menahkodai Kementerian Keuangan. Penunjukan kembali SMI menggantikan Bambang PS Brodjonegoro setelah dilakukan reshuffle Kabinet Kerja,” tulis buku ini.

Kini, periode kedua Presiden Jokowi juga masih mempercayakan kursi Menteri Keuangan untuk Sri Mulyani. Sri Mulyani kembali dilantik bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019.

Adapun profil singkat Sri Mulyani, tercatat lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Ia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986).

Ia lantas melanjutkan pendidikannya di University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D of Economics (1992).

Agus DW Martowardojo mundur karena jadi Gubernur BI

Agus DW Martowardojo juga tercatat sebagai salah satu Menteri Keuangan RI yang memilih mundur. Ia mengemban amanah selaku Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II selama periode 20 Mei 2010 – 18 April 2013.

“Jabatan Menteri Keuangan yang diembannya digantikan oleh M. Hatta Rajasa selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Keuangan sejak 22 April 2013,” tulis penjelasan buku itu.

Ia mundur karena terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia. Buku tersebut mencatat, pada tanggal 26 Maret 2013, Agus mulai menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018.

“Melalui voting yang dilakukan di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI, dari total 54 anggota komisi XI, 46 orang menyatakan mendukung dan 1 orang abstain,” tulisnya.

Baca juga: Ini Uang Koin Termahal, Kepingan Rp 850.000 Gambar Pak Harto

Agus DW Martowardojo pernah mencetuskan sejumlah kebijakan fenomenalnya selama menjabat sebagai Menteri Keuangan antara lain, Reformasi Pajak, mengusulkan jalan tengah ‘Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)’ secara selektif ketika pelaku industri menolak kenaikan TDL pada tahun 2011 dan mengusulkan agar pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Adapun profil singkat Agus DW Martowardojo, diketahui lahir di Amsterdam pada tanggal 24 Januari 1956.

Ia menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar sarjananya pada tahun 1984. Kemudian, mengikuti beberapa program pendidikan di bidang perbankan seperti State University of New York dan Stanford University di Amerika Serikat, lantas melanjutkan ke Institute Banking & Finance di Singapura.