Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Terbitkan Perpres untuk Larang Mudik Lebaran

Kompas.com - 28/03/2021, 16:21 WIB
Elsa Catriana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhajir Effendi melarang semua kalangan (ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat) untuk mudik lebaran, mulai 6 - 17 Mei 2021.

Adapun larang mudik lebaran dilakukan untuk menekan meluasnya kasus Covid-19 yang mungkin terjadi setelah mudik.

Menanggapi hal itu, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, supaya berjalan efektif kebijakan pelarangan mudik lebaran tahun 2021, sebaiknya Pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

Baca juga: Menimbang Untung-Rugi Dampak Larangan Mudik Lebaran 2021

"Harapannya semua instansi Kementerian dan Lembaga yang terkait dapat bekerja maksimal. Untuk keberlangsungan usahanya, bisnis transportasi umum darat wajib mendapatkan bantuan subsidi seperti halnya moda udara, laut dan kereta," ujarnya dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com, Minggu (28/3/2021).

Menurut dia,keputusan pelarangan mudik sebenarnya didasarkan pada data, bahwa setiap kali selesai liburan panjang, angka penularan Covid-19 pasti meningkat signifikan.

"Jika tidak dilarang, susah dibayangkan jutaan manusia mudik seperti tidak ada pandemi dan pasti juga nantinya akan ada ledakan penderita Covid baru pasca lebaran dan hal ini jugalah secara psikologis akan membuat menurunkan kepercayaan (low trust) terhadap kebijakan pandemi utamanya vaksinasi," jelasnya.

Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Resmi Dilarang, Kemenhub: Kami Akan Mengawasi secara Ketat...

 

Dampak lain yang diperkirakan, seperti angkutan umum pelat hitam akan semakin marak. Belum lagi kendaraan truk diakali, untuk bisa digunakan mengangkut orang yang dimana bisa membuat bisnis PO Bus resmi makin terpuruk.

"Pendapatan akan berkurang dan menurun drastis. Mudik menggunakan sepeda motor masih mungkin dapat dilakukan. Karena jalan alternatif cukup banyak dan sulit dipantau," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Simak Promo BCA Expoversary 2024, mulai KPR 2,6 Persen Fix 1 Tahun sampai DP Kendaraan 0 Persen

Simak Promo BCA Expoversary 2024, mulai KPR 2,6 Persen Fix 1 Tahun sampai DP Kendaraan 0 Persen

Whats New
Melihat Komposisi Utang Pemerintah yang Tembus Rp 8.250 Triliun

Melihat Komposisi Utang Pemerintah yang Tembus Rp 8.250 Triliun

Whats New
Pengusaha: Beras Langka di Ritel karena Diborong Caleg

Pengusaha: Beras Langka di Ritel karena Diborong Caleg

Whats New
Cerita Armida Triani, Sukses Kembangkan Pakaian Anak Motif Nusantara Beromzet Rp 15 Juta Per Bulan

Cerita Armida Triani, Sukses Kembangkan Pakaian Anak Motif Nusantara Beromzet Rp 15 Juta Per Bulan

Smartpreneur
Ikuti Arahan Jokowi, Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Presiden Baru

Ikuti Arahan Jokowi, Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Presiden Baru

Whats New
SPBU Hidrogen Diklaim Bisa Tekan Impor BBM hingga 1,59 Juta Liter Per Tahun

SPBU Hidrogen Diklaim Bisa Tekan Impor BBM hingga 1,59 Juta Liter Per Tahun

Whats New
Perhitungkan Kerugian Negara, Evaluasi Kebijakan Harga Gas Murah Perlu Dilakukan

Perhitungkan Kerugian Negara, Evaluasi Kebijakan Harga Gas Murah Perlu Dilakukan

Whats New
Aktivitas Merger dan Akuisisi di Indonesia Dinilai Tetap Kuat pada 2024

Aktivitas Merger dan Akuisisi di Indonesia Dinilai Tetap Kuat pada 2024

Whats New
Sony PHK 900 Karyawan di Unit PlayStation

Sony PHK 900 Karyawan di Unit PlayStation

Whats New
Aplikasi Kencan Online Bumble PHK 350 Karyawan, Apa Sebabnya?

Aplikasi Kencan Online Bumble PHK 350 Karyawan, Apa Sebabnya?

Whats New
Kabar Baik, Dana PSR Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp 60 Juta

Kabar Baik, Dana PSR Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp 60 Juta

Whats New
Menko Airlangga Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 Per Anak Sudah Diuji Coba

Menko Airlangga Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 Per Anak Sudah Diuji Coba

Whats New
Dirut Bulog: Pasokan Beras di Pasar Karawang Mendekati Normal

Dirut Bulog: Pasokan Beras di Pasar Karawang Mendekati Normal

Whats New
Mentan Klaim Beras Surplus, tapi Kenapa Impor Ditambah?

Mentan Klaim Beras Surplus, tapi Kenapa Impor Ditambah?

Whats New
Simak, Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Simak, Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com