Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 106.000 Ton Beras Bulog Turun Mutu, Mau Diapakan?

Kompas.com - 29/03/2021, 16:00 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Waseso mengungkapkan, sebanyak 106.000 ton beras di Bulog mengalami turun mutu.

Beras itu merupakan hasil sisa impor tahun 2018 lalu.

Dia memastikan, ratusan ribu beras turun mutu itu tidak akan dimusnahkan.

Baca juga: Kinerja Bulog Dipertanyakan, Buwas: Jangan Jumping Conclusion!

 

Sebab penurunan kualitas masih dalam batas wajar, sehingga masih bisa disalurkan dalam bentuk lain, seperti tepung.

"Itu enggak akan dimusnahkan. Mutunya hanya tidak seperti ketika beras itu datang. Bulog tetap rawat dengan baik," ujar pria yang akrab di sapa Buwas itu dalam konferensi pers virtual, Senin (29/3/2021).

Ia mengatakan, secara khusus terkait beras turun mutu ini akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Lantaran beras itu merupakan stok dari cadangan beras pemerintah (CBP) sehingga penyalurannya perlu keputusan pemerintah.

"Beras turun mutu ini harus segera ditangani, ini mau kita ubah. Nanti keputusannya dari hasil rakortas, apakah mau dibuat tepung atau dibuat apa. Ini nanti tinggal keputusannya saja," kata Buwas.

Baca juga: Stok Beras Bulog 1 Juta Ton, Buwas: Mari Bicara Pakai Data

Menurut Buwas, kewenangan penanganan beras CBP yang turun mutu ini berada di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Karena ini kan juga berkaitan dengan industri yang berbahan baku tepung terigu, itu ada di Kemenperin. Jadi nanti Kemenperin akan koordinir ini sehingga membantu penanganan lebih lanjut terhadap beras sisa impor ini," jelas dia.

Buwas menambahkan, beras turun mutu ini memang perlu segera ditangani agar kualitasnya tak semakin memburuk.

Menurut dia, Bulog memang terus berupaya menjaga kualitas beras yang disimpan di gudang.

Hanya saja, merawat beras bertahun-tahun lamanya untuk menjaga kualitas tetap baik, membutuhkan biaya operasional yang tak murah.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sindir Kinerja Bulog: Beli Tak Mampu, Jual Tak Mampu

"Kalau ini terus menerus tidak digunakan maka beras ini akan ditambahi dengan biaya yang tinggi, maka jatuhnya akan mahal. Sehingga kita tidak ingin begitu, harus ada percepatan untuk penanganan beras sisa impor ini," kata Buwas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erick Thohir: Makassar New Port Jadi Pelabuhan Hub Terbesar di Indonesia Timur

Erick Thohir: Makassar New Port Jadi Pelabuhan Hub Terbesar di Indonesia Timur

Whats New
AHY Beberkan Target 100 Hari Pertama sebagai Menteri ATR/BPN

AHY Beberkan Target 100 Hari Pertama sebagai Menteri ATR/BPN

Whats New
Kurs Rupiah Melemah, BI Sebut Lebih Baik dari Won Korea hingga Baht Thailand

Kurs Rupiah Melemah, BI Sebut Lebih Baik dari Won Korea hingga Baht Thailand

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan RI Berpotensi Rugi Rp 544 Triliun akibat Perubahan Iklim

Sri Mulyani Ingatkan RI Berpotensi Rugi Rp 544 Triliun akibat Perubahan Iklim

Whats New
Kinerja Cemerlang, BRI Insurance Catat Pertumbuhan Premi Bruto 26,60 Persen Sepanjang 2023

Kinerja Cemerlang, BRI Insurance Catat Pertumbuhan Premi Bruto 26,60 Persen Sepanjang 2023

Whats New
Rayakan Imlek di Jakarta, Bank Mandiri Ajak Nasabah dan Mitra Sambut Tahun Naga Kayu

Rayakan Imlek di Jakarta, Bank Mandiri Ajak Nasabah dan Mitra Sambut Tahun Naga Kayu

Whats New
Hasil Hitung Cepat Direspons Positif Pasar, Bagaimana Prospek Ekonomi dan Pasar Modal?

Hasil Hitung Cepat Direspons Positif Pasar, Bagaimana Prospek Ekonomi dan Pasar Modal?

Whats New
Bea Cukai Malang Kawal Ekspor Perdana Anggrek Asal Malang ke Taiwan

Bea Cukai Malang Kawal Ekspor Perdana Anggrek Asal Malang ke Taiwan

Whats New
NIK sebagai NPWP Berlaku Penuh mulai 1 Juli, Ini Cara Pemadanannya

NIK sebagai NPWP Berlaku Penuh mulai 1 Juli, Ini Cara Pemadanannya

Whats New
Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Bertolak ke Sulawesi Utara

Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Bertolak ke Sulawesi Utara

Whats New
Tahu Bakso dan Sale Pisang Asal Semarang Rambah Pasar Australia dan AS

Tahu Bakso dan Sale Pisang Asal Semarang Rambah Pasar Australia dan AS

Whats New
Hasil Hitung Cepat Direspons Positif Pasar, Bagaimana Prospek Ekonomi dan Pasar Modal?

Hasil Hitung Cepat Direspons Positif Pasar, Bagaimana Prospek Ekonomi dan Pasar Modal?

Whats New
Masa Kepemimpinan AHY Hanya 8 Bulan, Ini Sederet Tugas yang Akan Dikerjakannya

Masa Kepemimpinan AHY Hanya 8 Bulan, Ini Sederet Tugas yang Akan Dikerjakannya

Whats New
Meski Ekonomi Sulit, Luhut Pastikan China Tetap Bangun Pabrik Petrokimia di Kaltara

Meski Ekonomi Sulit, Luhut Pastikan China Tetap Bangun Pabrik Petrokimia di Kaltara

Whats New
Luhut: Penggunaan Standar Emisi Euro 4 dan 5 Bisa Pangkas Subsidi BBM Rp 50 Triliun

Luhut: Penggunaan Standar Emisi Euro 4 dan 5 Bisa Pangkas Subsidi BBM Rp 50 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com