Ada 106.000 Ton Beras Bulog Turun Mutu, Mau Diapakan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Waseso mengungkapkan, sebanyak 106.000 ton beras di Bulog mengalami turun mutu.

Beras itu merupakan hasil sisa impor tahun 2018 lalu.

Dia memastikan, ratusan ribu beras turun mutu itu tidak akan dimusnahkan.

Baca juga: Kinerja Bulog Dipertanyakan, Buwas: Jangan Jumping Conclusion!

Sebab penurunan kualitas masih dalam batas wajar, sehingga masih bisa disalurkan dalam bentuk lain, seperti tepung.

"Itu enggak akan dimusnahkan. Mutunya hanya tidak seperti ketika beras itu datang. Bulog tetap rawat dengan baik," ujar pria yang akrab di sapa Buwas itu dalam konferensi pers virtual, Senin (29/3/2021).

Ia mengatakan, secara khusus terkait beras turun mutu ini akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Lantaran beras itu merupakan stok dari cadangan beras pemerintah (CBP) sehingga penyalurannya perlu keputusan pemerintah.

"Beras turun mutu ini harus segera ditangani, ini mau kita ubah. Nanti keputusannya dari hasil rakortas, apakah mau dibuat tepung atau dibuat apa. Ini nanti tinggal keputusannya saja," kata Buwas.

Baca juga: Stok Beras Bulog 1 Juta Ton, Buwas: Mari Bicara Pakai Data

Menurut Buwas, kewenangan penanganan beras CBP yang turun mutu ini berada di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Karena ini kan juga berkaitan dengan industri yang berbahan baku tepung terigu, itu ada di Kemenperin. Jadi nanti Kemenperin akan koordinir ini sehingga membantu penanganan lebih lanjut terhadap beras sisa impor ini," jelas dia.

Buwas menambahkan, beras turun mutu ini memang perlu segera ditangani agar kualitasnya tak semakin memburuk.

Menurut dia, Bulog memang terus berupaya menjaga kualitas beras yang disimpan di gudang.

Hanya saja, merawat beras bertahun-tahun lamanya untuk menjaga kualitas tetap baik, membutuhkan biaya operasional yang tak murah.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sindir Kinerja Bulog: Beli Tak Mampu, Jual Tak Mampu

"Kalau ini terus menerus tidak digunakan maka beras ini akan ditambahi dengan biaya yang tinggi, maka jatuhnya akan mahal. Sehingga kita tidak ingin begitu, harus ada percepatan untuk penanganan beras sisa impor ini," kata Buwas.