Soal Dewan Moneter, DPR: Jangan Jadikan Kebijakan BI sebagai Pelengkap

Kompas.com - 30/03/2021, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, mempertanyakan urgensi pembentukan Dewan Moneter untuk menetapkan setiap kebijakan moneter yang ditempuh.

Adapun pembentukan Dewan Moneter yang disebut-sebut mengintervensi Bank Indonesia (BI) ini terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sektor Keuangan. Hingga kini, Komisi XI DPR RI belum menerima draf RUU tersebut.

Padahal, kata Misbakhun, sektor keuangan sudah memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang seharusnya mampu mendiskusikan berbagai masalah saat pandemi Covid-19. Salah satu masalah itu adalah keserasian otoritas fiskal dan moneter.

Baca juga: Di Revisi UU BI, Dewan Moneter Diganti Dewan Kebijakan Ekonomi Makro

"(Pembentukan Dewan Moneter untuk) penataan ulang kelembagaan KSSK, mau diubah seperti apa lagi? KSSK sudah ada anggotanya (sesuai kewenangannya masing-masing), mau diubah bagaimana?" kata Misbakhun dalam diskusi Infobank RUU Sektor Keuangan secara virtual, Selasa (30/3/2021).

Misbakhun mengimbau, setiap masalah yang muncul akibat ketidakserasian otoritas fiskal dengan otoritas moneter harus diselesaikan dengan leadership (kepemimpinan).

Pembentukan Dewan Moneter jangan ditujukan untuk mengintervensi BI agar sejalan dengan keinginan otoritas moneter.

Lebih lanjut, dia mengimbau, pemerintah jangan melihat kebijakan bank sentral sebagai kebijakan pelengkap (compliment) dari kebijakan fiskal, jika pemerintah menganggap kinerja BI belum optimal saat pandemi Covid-19.

Wajar saja, BI bertugas menjaga stabilitas nilai tukar. Hal ini berbeda dari kewenangan otoritas fiskal di bidang pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Baca juga: Wacana Pengalihan Pengawasan Bank hingga Dewan Moneter Ancam RI Gagal Atasi Krisis

"BI adalah bank sentral. (Kenapa) pengorbanan BI menjaga pandemi (dinilai) tidak optimal? Karena saya melihat kebijakan BI dijadikan kebijakan compliment atau pelengkap. Jangan jadikan kebijakan moneter sebagai kebijakan pelengkap," ucap Misbakhun.

Misbakhun berjanji, pihaknya akan mempertimbangkan secara teliti setiap kebijakan yang bakal dibahas oleh DPR, termasuk RUU Sektor Keuangan.

Sebab, dia tak ingin RUU ini justru melemahkan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga segala kebijakan menjadi terpusat seperti masa sebelum reformasi.

"Makanya, saya akan usul nanti, yang dibongkar jangan hanya UU BI, UU OJK, atau ketentuan LPS (saja). Kita juga perlu perhatikan UU keuangan negara supaya sinergis. Harus hati-hati di titik mana kita ubah," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Work Smart
Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi,

Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi,

Whats New
Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi Pertalite-Solar agar APBN Tidak 'Jebol'

Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi Pertalite-Solar agar APBN Tidak "Jebol"

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Tiket AKAP DAMRI Kini Bisa Dipesan di Alfamart dan Indomaret

Tiket AKAP DAMRI Kini Bisa Dipesan di Alfamart dan Indomaret

Whats New
Kuota Solar dan Pertalite Menipis, BPH Migas Imbau Pemilik Mobil Beralih ke BBM Nonsubsidi

Kuota Solar dan Pertalite Menipis, BPH Migas Imbau Pemilik Mobil Beralih ke BBM Nonsubsidi

Whats New
Harga Minyak Mentah Naik, Usai IEA Perkirakan Pertumbuhan Permintaan 2022

Harga Minyak Mentah Naik, Usai IEA Perkirakan Pertumbuhan Permintaan 2022

Whats New
Penerimaan Pajak Capai Rp 1.028,5 Triliun hingga Juli 2022

Penerimaan Pajak Capai Rp 1.028,5 Triliun hingga Juli 2022

Whats New
Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Kembali Menguat

Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Kembali Menguat

Whats New
Memulihkan Rantai Pasok Pangan Halal

Memulihkan Rantai Pasok Pangan Halal

Whats New
Sentimen Inflasi Tidak Bertahan Lama, Wall Street Ditutup Variatif

Sentimen Inflasi Tidak Bertahan Lama, Wall Street Ditutup Variatif

Whats New
Kabupaten Lamongan Proyeksikan Pendapatan Daerah Rp 3,82 Triliun

Kabupaten Lamongan Proyeksikan Pendapatan Daerah Rp 3,82 Triliun

Whats New
Permintaan Alat Berat United Tractors Meningkat Dua Kali Lipat Imbas Peningkatan Produksi Batu Bara

Permintaan Alat Berat United Tractors Meningkat Dua Kali Lipat Imbas Peningkatan Produksi Batu Bara

Whats New
Citi Indonesia: Kami Belum Berlakukan HAKI sebagai Jaminan Utang

Citi Indonesia: Kami Belum Berlakukan HAKI sebagai Jaminan Utang

Whats New
A.S. Watson Group Janji Buka 200.000 Lowongan Kerja untuk Anak Muda Pada 2030

A.S. Watson Group Janji Buka 200.000 Lowongan Kerja untuk Anak Muda Pada 2030

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.