Soal Dewan Moneter, DPR: Jangan Jadikan Kebijakan BI sebagai Pelengkap

Kompas.com - 30/03/2021, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, mempertanyakan urgensi pembentukan Dewan Moneter untuk menetapkan setiap kebijakan moneter yang ditempuh.

Adapun pembentukan Dewan Moneter yang disebut-sebut mengintervensi Bank Indonesia (BI) ini terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sektor Keuangan. Hingga kini, Komisi XI DPR RI belum menerima draf RUU tersebut.

Padahal, kata Misbakhun, sektor keuangan sudah memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang seharusnya mampu mendiskusikan berbagai masalah saat pandemi Covid-19. Salah satu masalah itu adalah keserasian otoritas fiskal dan moneter.

Baca juga: Di Revisi UU BI, Dewan Moneter Diganti Dewan Kebijakan Ekonomi Makro

"(Pembentukan Dewan Moneter untuk) penataan ulang kelembagaan KSSK, mau diubah seperti apa lagi? KSSK sudah ada anggotanya (sesuai kewenangannya masing-masing), mau diubah bagaimana?" kata Misbakhun dalam diskusi Infobank RUU Sektor Keuangan secara virtual, Selasa (30/3/2021).

Misbakhun mengimbau, setiap masalah yang muncul akibat ketidakserasian otoritas fiskal dengan otoritas moneter harus diselesaikan dengan leadership (kepemimpinan).

Pembentukan Dewan Moneter jangan ditujukan untuk mengintervensi BI agar sejalan dengan keinginan otoritas moneter.

Lebih lanjut, dia mengimbau, pemerintah jangan melihat kebijakan bank sentral sebagai kebijakan pelengkap (compliment) dari kebijakan fiskal, jika pemerintah menganggap kinerja BI belum optimal saat pandemi Covid-19.

Wajar saja, BI bertugas menjaga stabilitas nilai tukar. Hal ini berbeda dari kewenangan otoritas fiskal di bidang pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Baca juga: Wacana Pengalihan Pengawasan Bank hingga Dewan Moneter Ancam RI Gagal Atasi Krisis

"BI adalah bank sentral. (Kenapa) pengorbanan BI menjaga pandemi (dinilai) tidak optimal? Karena saya melihat kebijakan BI dijadikan kebijakan compliment atau pelengkap. Jangan jadikan kebijakan moneter sebagai kebijakan pelengkap," ucap Misbakhun.

Misbakhun berjanji, pihaknya akan mempertimbangkan secara teliti setiap kebijakan yang bakal dibahas oleh DPR, termasuk RUU Sektor Keuangan.

Sebab, dia tak ingin RUU ini justru melemahkan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga segala kebijakan menjadi terpusat seperti masa sebelum reformasi.

"Makanya, saya akan usul nanti, yang dibongkar jangan hanya UU BI, UU OJK, atau ketentuan LPS (saja). Kita juga perlu perhatikan UU keuangan negara supaya sinergis. Harus hati-hati di titik mana kita ubah," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lowongan Kerja di Taulany TV, Perusahaan Milik Andre Taulany, Simak Posisi yang Dicari

Lowongan Kerja di Taulany TV, Perusahaan Milik Andre Taulany, Simak Posisi yang Dicari

Whats New
Hasil Prafinalisasi Pendataan Tenaga non-ASN 2022 Diumumkan, Ini Link dan Tahapannya

Hasil Prafinalisasi Pendataan Tenaga non-ASN 2022 Diumumkan, Ini Link dan Tahapannya

Whats New
Skema KPBU Proyek IKN Tarik Minat Investor Asing

Skema KPBU Proyek IKN Tarik Minat Investor Asing

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 46 Resmi Dibuka, Klik www.prakerja.go.id

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 46 Resmi Dibuka, Klik www.prakerja.go.id

Whats New
Pengemudi inDriver Difasilitasi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Pengemudi inDriver Difasilitasi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Whats New
11 Indeks Sektoral Kompak Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

11 Indeks Sektoral Kompak Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

Whats New
OJK: Jumlah Investor Pasar Modal Capai 9,76 Juta pada September 2022

OJK: Jumlah Investor Pasar Modal Capai 9,76 Juta pada September 2022

Whats New
Jokowi Dorong Perusahaan Besar Lakukan Bina Lingkungan dan Dampingi UMKM

Jokowi Dorong Perusahaan Besar Lakukan Bina Lingkungan dan Dampingi UMKM

Rilis
Mereka yang Bangkit Melalui PaDi UMKM di Tengah Sulitnya Perekonomian

Mereka yang Bangkit Melalui PaDi UMKM di Tengah Sulitnya Perekonomian

Whats New
Dirut Pupuk Kaltim Beberkan 3 Kunci Kesuksesan Penerapan ESG dalam Operasional Bisnis

Dirut Pupuk Kaltim Beberkan 3 Kunci Kesuksesan Penerapan ESG dalam Operasional Bisnis

Whats New
Astra Bakal Bagikan Dividen Sebesar Rp 3,56 Triliun, Simak Jadwalnya

Astra Bakal Bagikan Dividen Sebesar Rp 3,56 Triliun, Simak Jadwalnya

Whats New
Batas dan Pembayaran PDAM Setiap Tanggal Berapa?

Batas dan Pembayaran PDAM Setiap Tanggal Berapa?

Spend Smart
Ditjen Pajak Kaji Rencana Penunjukan Tokopedia dkk Jadi Pemungut Pajak

Ditjen Pajak Kaji Rencana Penunjukan Tokopedia dkk Jadi Pemungut Pajak

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Kembali Perkasa Terhadap Dollar AS, Ini Penyebabnya

Nilai Tukar Rupiah Kembali Perkasa Terhadap Dollar AS, Ini Penyebabnya

Whats New
Minyak Makan Merah Bakal Diproduksi Massal, Berapa Harganya?

Minyak Makan Merah Bakal Diproduksi Massal, Berapa Harganya?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.