Holding BUMN Ultra Mikro Diyakini Tidak Akan Timbulkan PHK

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Jon Erizal menilai pembentukan holding ultra mikro akan lebih banyak membawa manfaat dalam pengembangan pembiayaan sektor ultra mikro dan UMKM.

Jon berpendapat, pemangkasan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) di Pegadaian dan PNM pun tidak akan terjadi.

Alasannya, potensi peningkatan kinerja akan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi untuk memperkuat penetrasinya di berbagai daerah.

"Cuma memang komitmen terkait tenaga kerja tingkat profesional tetap perlu diupayakan dari pejabat karier masing-masing perusahaan," ujar Jon dalam siaran pers, Selasa (30/3/2021).

Adapun holding ultra mikro melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Jon mengatakan banyak pihak yang khawatir terhadap pembentukan holding BUMN untuk ultra mikro (UMi) ini. Akan tetapi, kekhawatiran tersebut dapat dijadikan masukan bagi holding untuk dapat meningkatkan ekonomi riil di segmen ultra mikro lebih baik.

"Memang kalau dilihat banyak juga yang memberi catatan. Namun, saya berpendapat rencana ini jauh lebih bermanfaat terutama untuk segmen mikro yang terus kami dorong perkembangannya usahanya," kata Jon.

Baca juga: Dirut Pegadaian: Holding Ultra Mikro Tidak Akan Menimbulkan PHK

Dia mengatakan, strategi co-location adalah salah satu manfaat yang paling dapat terlihat dari aksi korporasi ini.

BRI dinilai akan mampu memberi kesempatan pada Pegadaian dan PNM untuk menggunakan jaringan fisik khususnya agen BRILink.

Sebagai informasi, BRI saat ini memiliki 504.233 agen BRILink di seluruh daerah. Selama pandemi, jumlahnya telah meningkat sebesar 19,4 persen secara tahunan. Jumlah transaksi pun telah terkerek 39,6 persen secara tahunan menjadi 728 juta transkasi per akhir 2020.

"Ini akan memaksimalkan peran BRILink dan masyarakat mendapat jasa keuangan yang lebih lengkap dalam satu tempat. Pegadaian dan PNM tidak perlu membuka cabang terlalu banyak lagi hingga ke desa-desa yang nantinya kan memangkas head-cost mereka," ujar Jon.

Baca juga: Pemerintah Serap Rp 4,75 Triliun dari Lelang SUN

Dia menyampaikan, isu terkait beban dana termasuk kebutuhan likuiditas dapat teratasi dengan holding ini. BRI akan memiliki kemampuan memberi likuiditas dengan beban murah kapan pun Pegadaian dan PNM membutuhkan.

Kemampuan ini diyakini besar dimiliki BRI, apalagi karena bank tersebut memiliki loan to deposit rasio (LDR) yang belum optimal sehingga masih dapat didorong pemanfaatannya lebih lanjut.

"PNM yang biasanya sangat bergantung pada penyertaan modal pemerintah dan pasar modal bisa perlahan mulai menguranginya,” pungkas Jon.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap, beban dana bisa teratasi dengan dibentuknya holding ultra mikro.

Pria yang akrab disapa Tiko ini menyebut, beban biaya dana (cost of fund/CoF) Pegadaian dan PNM yang kini masih ada di kisaran 6-7 persen serta 9-10 persen bisa menurun pasca holding terbentuk.

Penurunan terjadi karena kedua perusahaan ini akan mendapat dukungan pendanaan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI.

“Nantinya pembiayaan akan didukung funding daripada DPK BRI, maka nantinya CoF bisa turun signifikan dan akan di-pass-on ke pembiayaan ke nasabah dengan bunga lebih rendah," ujar Tiko dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR baru-baru ini.

Baca juga: Tolak Holding Ultra Mikro, Pegawai Pegadaian Surati Jokowi