Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPJS Ketenagakerjaan Akan Gunakan Sistem Biometrik Wajah, untuk Apa?

Kompas.com - 30/03/2021, 21:00 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) akan menerapkan layanan pendaftaran dan pembayaran iuran dengan menggunakan sistem biometrik atau pemindaian fisik pada tubuh manusia. Bisa berupa wajah, maupun sidik jari.

Nantinya, masyarakat yang baru mendaftar keikutsertaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pemindaian wajah pendaftar. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI.

"Dalam perbaikan layanan kita nanti akan menggunakan biometrik. Ketika akan mendaftar cukup dengan KTP, biometrik wajah sehingga memudahkan," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Penggunaan sistem biometrik diharapkan bisa meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Hingga Februari 2021, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 48,6 juta.

Baca juga: Holding BUMN Ultra Mikro Diyakini Tidak Akan Timbulkan PHK

Jumlah peserta tersebut terdiri dari 27,7 juta peserta yang aktif dan 20,85 juta peserta yang nonaktif.

Meski begitu, Anggoro menilai jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. Ia menilai, hal tersebut lantaran adanya kendala proses pendaftaran serta persyaratan yang kerap tidak dilengkapi.

"Kepesertaan yang rendah ini dikarenakan mendaftarnya tidak mudah. Pada saat mendaftar tidak mudah atau paling tidak kita tadi mengedukasinya belum maksimal sehingga pesertanya belum banyak. Peserta belum banyak pun, membayarnya tidak mudah. Salah satu prioritas kami adalah kemudahan mendaftar dan membayar," ungkapnya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan mengaku akan memperbaiki lagi sistem aplikasi mobile yang telah ada agar layanan untuk peserta bisa lebih optimal.

"Kami melihat, aplikasi yang sudah ada belum mudah digunakan," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Tunjuk Amazon hingga Dropbox Jadi Pemungut PPN Mulai 1 April

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, Bos BI: Untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, Bos BI: Untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Whats New
KEJU Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

KEJU Bakal Tebar Dividen, Ini Besarannya

Earn Smart
Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Whats New
Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Whats New
Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Whats New
Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Whats New
Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Whats New
Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Whats New
Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Whats New
Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Whats New
Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Whats New
Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Whats New
Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com