Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seputar Larangan Mudik 2021: Masa Berlaku, Aturan, dan Pengecualian

Kompas.com - 31/03/2021, 09:30 WIB
Muhammad Choirul Anwar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik Lebaran tahun 2021. Informasi seputar larangan mudik ini masih banyak ditunggu masyarakat.

Pasalnya, tahun lalu pemerintah sudah menerapkan kebijakan semua ketika tahun 2020 mudik dilarang juga. Kini, sebagian besar masyarakat bisa saja sudah mempunyai rencana mudik tahun 2021 karena rindu kampung halaman.

Bagi kamu yang telanjur berencana mudik, bisa saja masih berharap bahwa larangan mudik 2021 hoax. Namun, informasi terkait larangan mudik 2021 bukanlah hoaks, melainkan kenyataan yang harus dihadapi.

Baca juga: Pemkot Malang Dukung Larangan Mudik tapi Tidak Menerapkan Sanksi

Jadi, bagi kamu yang masih menyimpan pertanyaan terkait mudik Lebaran tahun 2021 dibolehkan atau tidak, jawabannya adalah tidak boleh.

Pemerintah sudah memutuskan mudik dilarang berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.

Baca juga: Budi Karya: Kemenhub Tak Bisa Larang atau Izinkan Mudik Lebaran 2021

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” ujarnya dalam keterangan pers yang digelar secara daring usai rakor saat itu.

Masa berlaku larangan mudik 2021

Nah, karena sudah pasti mudik dilarang, selanjutnya pasti kamu membutuhkan penjelasan mengenai kebijakan dilarang mudik 2021 mulai tanggal berapa. Menko PMK Muhadjir Effendy sudah pernah menyampaikan informasi terkait hal ini.

Baca juga: Ada Update Syarat Bepergian, Kemenhub: Mudik Lebaran Diatur Khusus

Ia menyebutkan, larangan mudik Lebaran 2021 akan diberlakukan mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai 17 Mei 2021. Artinya, selama 12 hari itulah masyarakat dilarang mudik.

Meski mudik 2021 dilarang, untuk cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan, yaitu pada tanggal 12 Mei 2021. Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan Covid-19.

“Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent,” kata Muhadjir.

Aturan dan pengecualian yang boleh mudik

Muhadjir menekankan larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai badan usaha milik negara (BUMN), ataupun TNI/Polri.

Lebih dari itu, mudik juga dilarang bagi pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

“Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri itu akan diatur oleh kementerian/lembaga terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadhan dan Idul Fitri juga akan diatur oleh Kemenag (Kementerian Agama) berkonsultasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga diungkapkan bahwa terdapat pengecualian larangan mudik, khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas.

Baca juga: Update Syarat Bepergian Mulai 1 April: Balita Tak Wajib Tes Covid-19

Meskipun demikian, untuk itu harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak.

“Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. Panduannya akan diatur oleh Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan), sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” tandas Muhadjir.

Sejalan dengan itu, Kemenhub juga tengah menyusun aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut pelarangan mudik. Penyusunan aturan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait khususnya Satgas Penanganan Covid 19, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan TNI/Polri.

"Kementerian Perhubungan mendukung pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Senin (29/3/2021), dalam keterangan resmi.

Baca juga: Rencana Baru Jokowi untuk Bandara Kertajati: Buka Bengkel Pesawat

Dalam melakukan penyusunan aturan tersebut, Kemenhub juga merujuk pada hasil survei persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada Maret 2021 secara online oleh Balitbang Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan lembaga media.

Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta 25,9 persen, sisanya PNS, mahasiswa, BUMN, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan lainnya.

Berdasarkan hasil survei tesebut, jika mudik dilarang, 89 persen masyarakat tidak akan mudik, 11 persennya akan tetap melakukan mudik atau liburan.

Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang. Tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37 persen, Jawa Barat 23 persen, dan Jawa Timur 14 persen.

Selain merujuk pada survei tersebut, Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk pengamat transportasi, sosiolog, dan stakeholders lainnya. Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun sanksinya jika ada pelanggaran.

Baca juga: Mulai 1 April, Naik Pesawat dari 2 Bandara Ini Bisa Pakai GeNose C19

“Kementerian Perhubungan selalu berkomitmen untuk turut mencegah meluasnya pandemi Covid 19 di seluruh Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan surat edaran sebagai petunjuk pelaksanaan pengendalian transportasi dan syarat perjalanan penumpang. Selain itu, terus melakukan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan Satgas Covid 19, Kemenkes, pemda, dan TNI-Polri,” tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kartu ATM Mandiri Terblokir Karena Saldo Habis?

Kartu ATM Mandiri Terblokir Karena Saldo Habis?

Spend Smart
Cara Transfer BCA ke DANA via BCA Mobile dan ATM

Cara Transfer BCA ke DANA via BCA Mobile dan ATM

Work Smart
OJK Luncurkan Aplikasi Perizinan ITSK, Pelaku Usaha Kripto: Membantu Melindungi Kepentingan Konsumen

OJK Luncurkan Aplikasi Perizinan ITSK, Pelaku Usaha Kripto: Membantu Melindungi Kepentingan Konsumen

Whats New
Syarat Mengurus ATM Terblokir dan Tahapan Lengkapnya

Syarat Mengurus ATM Terblokir dan Tahapan Lengkapnya

Spend Smart
Jika Kartu ATM Terblokir Apakah Masih Bisa Menerima Transfer?

Jika Kartu ATM Terblokir Apakah Masih Bisa Menerima Transfer?

Spend Smart
Cara Transfer BRI ke DANA via BRImo

Cara Transfer BRI ke DANA via BRImo

Work Smart
Beda Pertumbuhan Premi Asuransi Jiwa dan Umum di Indonesia Menurut Allianz

Beda Pertumbuhan Premi Asuransi Jiwa dan Umum di Indonesia Menurut Allianz

Whats New
3 Cara Transfer Pulsa Telkomsel

3 Cara Transfer Pulsa Telkomsel

Whats New
Beda Suara 2 Menteri Jokowi soal Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran

Beda Suara 2 Menteri Jokowi soal Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran

Whats New
Upaya merger UUS BTN dan Bank Muamalat Belum Ada Titik Terang, DPR Apresiasi Upaya Kehati-hatian

Upaya merger UUS BTN dan Bank Muamalat Belum Ada Titik Terang, DPR Apresiasi Upaya Kehati-hatian

Whats New
Dampak Relaksasi Impor, Industri Tekstil RI Diprediksi Terus Alami Penurunan Daya Saing

Dampak Relaksasi Impor, Industri Tekstil RI Diprediksi Terus Alami Penurunan Daya Saing

Whats New
Pelemahan Rupiah Bikin Maskapai Babak Belur

Pelemahan Rupiah Bikin Maskapai Babak Belur

Whats New
BUMN Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

BUMN Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Ajang BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024 Diikuti 15.000 Peserta, Dorong 'Sports Tourism' Jakarta

Ajang BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024 Diikuti 15.000 Peserta, Dorong "Sports Tourism" Jakarta

Whats New
Program 'River Clean Up' Bersihkan 139 Kg Sampah dari Sekitar Sungai Ciliwung

Program "River Clean Up" Bersihkan 139 Kg Sampah dari Sekitar Sungai Ciliwung

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com