Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Hadirkan Program Inovatif Selama Pandemi, Kementan Raih Merdeka Award

Kompas.com - 31/03/2021, 20:27 WIB
A P Sari

Penulis

"Pangan menjadi prioritas bagi negara. Sektor lain penting, tetapi pangan paling utama. Apalagi di masa pandemi ini, kita merasakan sekali, butuh pangan sehat, pangan yang cukup. gizi yang seimbang dan menyehatkan" kata SYL.

Baca juga: Kementan Ingin Kerja Sama dengan Pertani Dikembangkan, Tak Hanya Serap Gabah

Terkait dengan penghargaan tersebut, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menyampaikan, selama ini Kementan terus fokus menerapkan lima cara bertindak (CB).

Cara itu dilakukan sebagai upaya menjaga eksistensi kegiatan usaha tani dan menjaga stabilitas ketahanan pangan di masa pandemi.

“CB 1 fokus pada peningkatan kapasitas produksi, mulai dari pengembangan lahan rawa hingga perluasan areal tanam baru. Sedangkan CB 2 dititikberatkan pada diversifikasi pangan lokal, dan pemanfaatan perkarangan sebagai sumber pangan, CB 3 lebih kepada penguatan cadangan dan system logistik pangan” beber Kuntoro.

Di samping itu, ia memaparkan, cara-cara tersebut dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Mentan SYL. Adapun arahan ini menginstruksikan pertanian bersikap maju, mandiri, dan modern.

Baca juga: Sambut Panen Raya, Kementan Berkomitmen Jaga Harga Jual Gabah

“Kementan juga tengah mendorong pengembangan pertanian modern lewat CB 4, kegiatan ini meliputi pengembangan smart farming, screen house, pengembangan food estate, hingga korporasi petani,” jelasnya.

Ia menambahkan, ada pula gerakan tiga kali ekspor pertanian di CB 5. Beberapa program ini berdampak langsung terhadap kinerja positif pertanian.

“Salah satu buktinya ekspor pertanian pada 2020 yang mampu mencapai Rp 451,8 triliun. Angka ini naik 15,79 persen dari periode sebelumnya,” kata dia.

Sedangkan terkait program padat karya, Kuntoro mengaku, Kementan akan memaksimalkan andil dalam sektor pertanian terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Kementan Harus Diberi Otoritas Beli Gabah agar Buruh Tani Tak Miskin Terus

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Hana Bank Catat Laba Bersih Rp 453 miliar, Total Aset Naik

Hana Bank Catat Laba Bersih Rp 453 miliar, Total Aset Naik

Whats New
Tingkatkan Produksi Beras di Jateng, Kementan Beri Bantuan 10.000 Unit Pompa Air

Tingkatkan Produksi Beras di Jateng, Kementan Beri Bantuan 10.000 Unit Pompa Air

Whats New
Genjot Energi Bersih, Bukit Asam Target Jadi Perusahaan Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

Genjot Energi Bersih, Bukit Asam Target Jadi Perusahaan Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

Whats New
HM Sampoerna Bakal Tebar Dividen Rp 8 Triliun

HM Sampoerna Bakal Tebar Dividen Rp 8 Triliun

Whats New
PLN Nusantara Power Sebut 13 Pembangkit Listrik Masuk Perdagangan Karbon Tahun Ini

PLN Nusantara Power Sebut 13 Pembangkit Listrik Masuk Perdagangan Karbon Tahun Ini

Whats New
Anak Muda Dominasi Angka Pengangguran di India

Anak Muda Dominasi Angka Pengangguran di India

Whats New
Daftar 6 Kementerian yang Telah Umumkan Lowongan PPPK 2024

Daftar 6 Kementerian yang Telah Umumkan Lowongan PPPK 2024

Whats New
Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Whats New
Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Whats New
Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Earn Smart
Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Whats New
KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Whats New
Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

Whats New
Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com